Aturan Manajemen ASN Segera Terbit, Isinya Ada Pengangkatan TNI/Polri Jadi PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini.

Pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif.

Anas mencontohkan, selama ini kalau ada pegawai yang pensiun, keluar atau meninggal harus menunggu perekrutan tahunan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan. Atau jabatan kosong tersebut akan diisi oleh tenaga honorer atau non-ASN.

Ketiga, RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran.

Pola pengembangannya mengutamakan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Semisal magang dan pelatihan kerja yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.

Keempat, terkait dengan kinerja. Dalam hal ini kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Tak hanya itu, aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya.

Anas bilang aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat.

Tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta.

"Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik," ungkap Anas.