Anies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.
Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengungkapkan, untuk memberantas korupsi di Indonesia, tak hanya diperlukan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi.
"Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, di mana itu hal bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar," ucap Anies dalam 11th US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Selasa (24/10/2023).
"Kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Anies, ada 3 faktor terjadinya korupsi, yaitu kebutuhan, keserakahan, dan sistem. Terkait faktor kebutuhan, Anies menyebutkan bahwa fenomena korupsi kerap terjadi di badan/lembaga pemerintahan.
Maka dari itu, jika dia terpilih menjadi Presiden, Anies berencana menaikkan gaji PNS. Langkah tersebut bahkan pernah dilakukannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Banyak pegawai pemerintah yang gaji atau gaji bulanannya terlalu rendah sehingga tidak bisa bertahan hidup dan hal ini perlu diatasi. Kami mencoba melakukan itu di Jakarta sekarang, pegawai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan hal yang setara dengan rekan mereka di sektor swasta sehingga korupsi-korupsi kecil yang dihadapi masyarakat sehari-hari bisa diatasi," jelasnya.
Kemudian dari faktor keserakahan, Anies mengatakan akan memperkuat KPK.
"Tindakan dan penegakan hukum yang tegas melalui reformasi sistem peradilan di lembaga penegak hukum kita, dan ini memerlukan kemauan politik yang jelas dari pimpinan puncak. Dibutuhkan dari atas, tidak bisa dimulai dari tempat lain," jelas Anies
"Dan jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperbaiki. Praktik korupsi perlu ditangani secara serius dan itu merupakan salah satu agenda utama kita dan saya kira masyarakat pada umumnya," imbuh Anies.
Selain itu, dalam visi misinya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin akan menerapkan upah minimum yang adil. Hal ini tertuang dalam dokumen Misi 2 poin 3 tentang pemerataan ekonomi.
Selain itu, Anies-Cak Imin juga ingin menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029).
Selanjutnya, mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kemudian mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan juga memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
Merdeka.com
Anies menyebut, anggaran untuk riset di Indonesia sangat rendah dibanding negara-negara lain.
Baca Selengkapnya
Sisi penegakan hukum utamanya bisa berkeadilan dan dilakukan demi meminimalisasi korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden Anies Baswedan diserang berbagai isu. Termasuk kabar KPK segera menetapkan status tersangka terkait dugaan kasus korupsi Formula E di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Memilih calon presiden hanya butuh waktu lima jam, dan menentukan nasib seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Rizal Ramli menduga Jokowi ingin membuat kerajaan keluarga di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mewacanakan menahan narapidana korupsi di Nusakambangan
Baca Selengkapnya
Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyampaikan visinya di pemilihan presiden (pilpres) adalah agar terwujud pembangunan yang adil makmur untuk semua.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi