Merdeka.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, mengaku tidak setuju terkait upaya mendorong masuknya mobil listrik secara besar-besaran ke Indonesia. Salah satunya lewat pembebasan bea masuk mobil listrik.

"Saya termasuk yang tidak setuju apabila mobil listrik dibebaskan pajaknya masuk ke Indonesia ini," kata dia, dalam pameran 'The 7th Edition of INAGREENTECH 2019', JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/4).

Jika mobil listrik dibebaskan pajaknya, maka harga jual mobil listrik akan menjadi murah dan dapat dibeli oleh masyarakat. "Harga mobil listrik mungkin jadi murah, Rp 60 juta, Rp 70 juta sudah bisa dapat. Kita semua bisa beli," urai Dalimi.

Namun, yang menjadi persoalan adalah PLN sebagai produsen listrik, masih belum mampu memasok listrik untuk kebutuhan mobil listrik. "Bayangkan kalau kita sudah gunakan mobil listrik semua, malam hari kita charge, PLN belum siap untuk menanggungnya," ungkapnya.

Perusahaan listrik pelat merah tersebut memang memiliki kelebihan pasokan listrik. Tapi hanya terjadi di pulau Jawa. Selain itu, kelebihan pasokan tersebut terserap semuanya oleh industri. "PLN memang memiliki kelebihan pembangkit tapi itu di pulau Jawa dan itu akan pada saat industri sudah berkembang lagi itu (kelebihan pasokan listrik) akan kurang," jelas dia.

"Jadi kelebihan sementara tidak bisa dijadikan kebijakan untuk menerapkan mobil listrik besar-besaran di Indonesia," tandasnya.