4 Mata rantai penghambat produksi garam rakyat

Merdeka.com - Segudang masalah masih menghambat peningkatan produksi garam rakyat. Sejak 1997, Indonesia sudah mulai mengimpor garam lantaran produksi dalam negeri sudah tidak mencukupi. 

"Produksi garam rakyat terus menurun lantaran fenomena el-nino menyebabkan curah hujan di Indonesia cukup tinggi sepanjang 1998-2001," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron , di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data, Pada 2009, garam produksi rakyat hanya mampu memenuhi 73 persen kebutuhan garam nasional. Setahun kemudian, kebutuhan garam nasional sebesar 2,872 juta ton. Terdiri dari kebutuhan garam untuk industri kimia Chlor Alkali Plant (CAP) sebesar 1,519 juta ton dan konsumsi untuk rumah tangga 1,352 juta ton.

Herman mengatakan terdapat 15.033 hektar lahan potensial untuk pengembangan garam rakyat di sembilan kabupaten/kota. Antara lain, Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban, dan Nagakeo.

Kemudian, sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) seluas 7.476 hektare di 31 kabupaten/kota. Untuk itu, pada 2011, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar. Setahun kemudian, meningkat menjadi Rp 107,6 miliar.

Berikut adalah mata rantai penghambat produksi garam rakyat:

Harga garam lokal kalah bersaing

Harga garam lokal di tingkat petani masih kalah bersaing ?dengan produk impor. Ini membuat para petani kurang bergairah untuk meningkatkan produksi garam.

"Garam impor jauh lebih murah dari garam lokal. Untuk jenis K1 (terbaik) dihargai Rp 750, K2 Rp 550. Padahal untuk garam impor paling tinggi K1 Rp 400 sampai Rp 450," kata Manager Marketing PT Garam Ismail Muda Nasution dalam diskusi 'Quo Vadis Swasembada Garam', di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, garam impor dari Australia lebih murah karena kadar airnya lebih rendah. "Lokal masih di atas 5 persen. Kalau impor cuma sekitar 2 persen atau 3 persen diterima di sentra-sentra distribusi," jelasnya.

Sistem logistik tak kompetitif

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad beralasan, harga garam lokal lebih mahal lantaran sistem logistik Indonesia juga tak kompetitif.

Dia mencontohkan, ongkos kirim garam dari Madura ke Belawan ?itu Rp 300 per kilogram. Sementara, ongkos kirim dari India ke Belawan hanya Rp 125 per kilogram.?

"Itu competitiveness kita di logistik itu. Udang dari Makassar ke Surabaya itu lebih mahal dari China ke Surabaya," katanya.

Lahan garam menyusut

Peningkatan produksi garam nasional menjadi tambah sulit dilakukan, lantaran lahan garam semakin menyusut. Banyak lahan garam yang dialihfungsikan untuk kepentingan komersial.

"Tambak garam menjadi area futsal, mal dan segala macam. Ini sebetulnya karena niat tergantung dari pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron.

Sebagai ilustrasi, luas tambak garam di sejumlah daerah di Jawa Barat menyusut. Di Kabupaten Cirebon luas tambak garam hanya sekitar 3.500 hektare, sementara di Indramayu luasnya sekitar 2.000 hektare.

Dukungan pemerintah kurang

Produksi garam nasional saat ini diperkirakan sudah mencapai 90 ton per hektar. Ini meningkat ketimbang periode 2010-2011, sekitar 65 ton-70 ton per hektar.?

Kendati demikian, kapasitas produksi tersebut masih kalah ketimbang negara produsen garam lainnya. Semisal, Australia 300 ton/hektar, Korea Selatan 200 ton/hektar, dan Meksiko 300 ton/hektar.

pemerintah akan merangsang petani garam untuk meningkatkan produksinya guna menekan impor. Caranya, memberikan subsidi Rp 5 juta per petani.

Tahun ini pemerintah menargetkan produksi garam Indonesia mencapai 3,3 juta ton. Setahun kemudian, diharapkan Indonesia sudah swasembada garam.

Kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton. Untuk konsumsi masyarakat sebanyak 1,5 juta ton, dan sisanya 2 juta ton untuk industri.

"Lahan kita itu sekitar 34 ribu hektar, yang tersebar di 42 kabupaten/kota. Hanya itu lahan kita," kata Sudirman Saad.