Sengketa tanah Pulau Pari

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu melanggar peraturan.

Warga Pulau Pari, Edi dan Asmania jauh-jauh mendatangi produsen semen raksasa Holcim di Eclepens, Swiss untuk melakukan protes. Holcim dianggap memiliki kontribusi besar pada kerusakan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut sehingga mengancam keberadaan Pulau Pari di Jakarta.

Oleh karena itu, ia menilai kalau kasus mafia tanah telah menjadi kejahatan Extra Ordinary Crime ( menghilangkan hak asasi manusia) yang harus dilakukan pemberantasan secara bersama-sama dengan institusi lainnya.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu. Dalam konpers ini, LBH bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak Kapolri untuk segera memberikan sanksi tegas kepada bawahannya di Polres Kepulauan Seribu karena melakukan kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari.

Warga Pulau Pari kembali bondong-bondong demo PN Jakarta Utara. Puluhan warga Pari berbondong-bondong mendatangi PN Jakarta Utara untuk melakukan demonstrasi menolak kriminalisasi terhadap Ketua RW Pulau Pari Sulaiman dalam kasus penyerobotan lahan.

Tolak kriminalisasi nelayan, warga Pulau Pari geruduk PN Jakut. Selain mendesak agar kriminalisasi nelayan dihentikan, mereka juga meminta supaya warga yang ditangkap terkait sertifikat maladministrasi di Pulau Pari segera dibebaskan.

Denyut kehidupan warga Pulau Pari di tengah kasus sengketa tanah. Di tengah gonjang-ganjing kasus sengketa tanah dengan PT Bumi Pari Asri, aktivitas warga di Pulau Pari tetap berjalan normal meski ada sedikit pemandangan berbeda di sejumlah tembok rumah yang dipenuhi coretan protes yang dibuat penduduk setempat.

Sengketa lahan di Pulau Pari berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan milik perusahaan tersebut. Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.

"Selama ini masyarakat sudah tinggal lama di sana sudah turun-temurun. Kekhawatiran kami ketika LAHP ORI tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi kami optimistis harapan kami tidak pernah hilang," sambungnya.

Tiba di Ombudsman, Sandiaga disambut warga Pulau Pari dengan salawat. Warga pun masih melakukan aksinya di depan gerbang keluar sebelah kiri kantor Ombudsman RI sambil masih berorasi dan sesekali menyanyikan yel-yel atau lagu-lagu yang sudah mereka persiapkan.

Warga sendiri sudah melaporkan kepada Ombudsman terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada PT Bumi Pari Asri di atas tanah yang selama ini ditempati warga.

"Sebelumnya damai saja, pas ada pematokan tanah warga mulai resah," ujar Fatoni

Kepemilikan tanah di Pulau Pari oleh PT Bumi Asri bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta

"Kalau toh tanah ini enggak dijual, mereka mengancam" ujar Matsani