DPRD Banjarmasin

DPRD Kota Banjarmasin menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengatur pemisahan BPBD dan Damkar, guna fokus pada penanganan bencana yang lebih optimal.

DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah setempat sedang mematangkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Inisiatif ini bertujuan menanamkan nilai persatuan serta nasionalisme di tengah masyarakat.

DPRD Kota Banjarmasin serius mematangkan regulasi Kawasan Tanpa Asap Rokok. Aturan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok di ruang publik.

DPRD Banjarmasin rampungkan pembahasan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Aturan ini jadi tonggak penting menekan pencemaran sungai dan memperkuat sistem di kota.

DPRD Banjarmasin setujui dana sampah Rp15 miliar sebagai talangan awal. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kondisi darurat sampah di Banjarmasin dan memicu bantuan pusat.

Anggota DPRD Banjarmasin berkomitmen memperjuangkan ratusan unit Program Bedah Rumah untuk warga tidak mampu di Banjarmasin Barat, berkolaborasi dengan DPRD Kalsel demi mewujudkan rumah layak huni.

Anggota DPRD Banjarmasin aktif membangun kesadaran masyarakat untuk pilah sampah sebagai langkah krusial mengatasi darurat limbah. Upaya ini didukung penutupan TPAS Basirih dan program pemerintah kota.

Anggota DPRD Banjarmasin menggalakkan edukasi penanganan sampah sebagai solusi darurat, menyusul penutupan TPAS Basirih. Upaya ini melibatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam memilah sampah untuk mengurangi volume.

Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan pemberian Insentif Lebaran Petugas Kebersihan Banjarmasin atau "pasukan kuning" pada 2026 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, meski tidak termasuk penerima THR sesuai aturan.

Pemerintah Kota Banjarmasin menghadapi tantangan besar dalam memenuhi syarat Adipura, termasuk target pembangunan 33 TPS-3R, untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kota tersebut.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah berani dengan program rehab total sekolah Banjarmasin, menyasar bangunan tua era 1970-an dan SD Inpres. Simak detail upaya peningkatan kualitas pendidikan ini.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari, memastikan pengawasan ketat terhadap penegakan Perda Ramadhan 1447 H / 2026 M. Kebijakan ini mengatur operasional tempat hiburan dan kuliner demi kekhusyukan ibadah.

Pemerintah Kota Banjarmasin berencana menambah dua koridor baru layanan Trans Banjarmasin pada 2026, menjangkau area strategis seperti Pelabuhan Trisakti dan Alalak. Simak detail rencana inovatif ini untuk transportasi umum yang lebih efisien.

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin membahas serius pengurangan penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota, menimbulkan kekhawatiran bagi puluhan ribu warga. Apa solusi yang disiapkan Pemkot Banjarmasin?

DPRD Banjarmasin bersama aparat keamanan dan dinas terkait menggelar RDP untuk mencari solusi efektif penanganan balap liar yang meresahkan warga dan mengancam keselamatan di Kota Seribu Sungai.

Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat target penyelesaian seluruh proyek fisik Banjarmasin hingga November 2026, menyusul evaluasi keterlambatan proyek tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan menghindari molornya anggaran.

DPRD Banjarmasin tengah menggodok revisi Perda untuk memperketat Pengelolaan Air Limbah Domestik, khususnya di sektor perumahan, demi menjaga kebersihan lingkungan dan menekan pencemaran sungai.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengesahkan peraturan daerah (perda) kepemudaan untuk memperkuat Peran Pemuda Banjarmasin dalam berkreasi dan mendukung kemajuan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

DPRD Kota Banjarmasin sedang membahas Raperda Makanan Sehat Halal untuk memastikan jaminan keamanan pangan, khususnya bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan produk UMKM.

DPRD Banjarmasin mendesak Perumda Pasar untuk melakukan inovasi pasar rakyat Banjarmasin agar mampu bersaing dengan ritel modern dan platform daring, demi peningkatan ekonomi daerah.