Merdeka.com - Wacana pemilihan Ketua Umum Golkar secara aklamasi mencuat jelang Musyawarah Nasional (Munas) Desember mendatang. Kubu Airlangga Hartarto disebut tengah menyiapkan skenario aklamasi dalam pemilihan Caketum Golkar.

Direktur Job Politicoon Indonesia Asep Gunawan menilai rencana untuk mengupayakan aklamasi menunjukkan Airlangga tidak mau melakukan konsolidasi ke pengurus di bawah. Sehingga, menurutnya, aklamasi menjadi jalan pintas untuk menjadi Ketua Umum Golkar lagi dengan menguasai suara DPD I.

"Aklamasi terlihat sebagai 'shortcut' atau jalan pintas Airlangga yang tidak mau menjangkau DPD II, namun ingin menjadi ketua umum lagi dengan hanya menguasai mayoritas DPD I," kata Asep melalui keterangannya, Jumat (15/11).

Aklamasi Bisa Picu Dualisme

Dia menilai, jika kubu Airlangga memaksakan aklamasi di Munas justru akan menimbulkan perpecahan di tubuh partai beringin.

"Jika Airlangga enggan mendengarkan aspirasi 514 DPD II namun memaksakan aklamasi, hal ini justru bisa membawa masalah yang bisa berujung terbelahnya kembali Partai Golkar," jelasnya.

Aklamasi, kata Asep, memang tidak salah. Namun, dia beranggapan, Airlangga akan dicap antidemokrasi bila opsi itu dipaksakan.

"DPD Golkar, baik di tingkat I maupun II hendaknya tidak gampangan untuk dilobi untuk memaksakan aklamasi. Sementara kondisi sebenarnya aspirasi kader-kader di daerah sangat beragam. Aklamasi tidaklah salah, jika tidak dipaksakan. Namun, kalau dipaksakan itu namanya antidemokrasi," ujar Asep.

Makin Banyak Calon Makin Bagus

Selain itu, Asep menyebut semakin banyak calon yang maju menjadi Golkar-1 sebenarnya baik bagi pengurus DPD baik tingkat I atau II. Sebab, para kandidat ketum akan menyerap aspirasi kader-kader di bawah.

"Sebaliknya, semakin dikit calon, apalagi calon tunggal dengan aklamasi, tentu calon tersebut semakin merasa tidak perlu memerhatikan kader-kader di akar rumput, karena merasa sudah akan menang dengan gampang," tandas dia.

Kubu Airlangga Ingin Musyawarah

Loyalis Airlangga Meutya Hafid mengatakan, Airlangga siap bertarung dengan Bambang Soesatyo melalui mekanisme voting dalam Musyawarah Nasional Golkar.

"Saya rasa Airlangga siap dengan apapun, setiap calon harus siap dengan model apapun," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Kendati, Meutya menyoroti pengalaman ketatnya kontestasi saat Munas yang berujung perpecahan. Karenanya, kubu Airlangga mendorong musyawarah mufakat.

"Hanya karena hampir semua Munas kita kontestasi ketat dan berujung ekses perpecahan sesudahnya untuk sekarang ini kita ingin mencoba adanya musyawarah mufakat," ujar Ketua Komisi I DPR itu.

Aklamasi Pernah Terjadi di Era Ical

Sementara, Airlangga ingin Munas Golkar berjalan demokratis. Dia pun tak masalah jika di Munas nanti ketua umum dipilih secara aklamasi. Airlangga menyebut, aklamasi pernah terjadi saat pemilihan caketum Golkar Aburizal Bakrie. Kemudian saat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 2017 silam.

"Aklamasi bukan pertama kali, pertama kali waktu Pak Ical (Aburizal Bakrie), kedua pada saat Munaslub kemarin. Golkar sudah melaksanakan itu," ucap dia di sela Rapimnas Golkar, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Menko Perekonomian itu, pemilihan secara aklamasi tidak menyimpang dari demokrasi. "Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga.

Airlangga mengembalikan kepada peserta Munas soal dukungan caketum. Munas Golkar akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Desember. "Ya itu dipulangkan kepada seluruh pemegang suara," ujarnya.