Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menilai, data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan adanya transaksi janggal dalam pengelolaan dana politik, terutama terkait Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dari Bendahara Partai Politik.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa money politics masih menjadi masalah sistemik, dengan oligarki atau pemodal baik di tingkat nasional maupun daerah memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Oligarki pada level nasional dan daerah dapat dengan leluasa tanpa pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sumbangan sebesar-besarnya kepada kandidat Presiden, Wakil Presiden, dan Calon Legislatif yang dianggap punya prospek tinggi untuk menang pemilu 2024 Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan rakyat banyak," tukasnya.

Dia menyoroti fakta bahwa sebagian besar dana untuk keperluan kampanye politik tidak dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui RKDK, membuka peluang besar untuk pelanggaran Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, terutama terkait batasan sumbangan individu maksimum Rp. 2,5 miliar, sumbangan kelompok maksimum Rp. 25 miliar, dan sumbangan badan usaha pemerintah dan non-pemerintah maksimum Rp. 25 miliar.

"Dengan demikian, oligarki dapat memberikan sumbangan sebesar-besarnya kepada kandidat dengan harapan ditukar dengan kebijakan publik yang menguntungkan kepentingan bisnis mereka, merugikan prinsip demokrasi dimana Kebijakan publik seharusnya melibatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.

Dia mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan investigasi terhadap dana kampanye politik yang mencurigakan.