Terima Surat dari PPATK soal Transaksi Janggal pada Masa Kampanye, Bawaslu: Bersifat Rahasia

"Jika berkaitan dengan dana kampanye maka kami akan menyampaikan kepada Sentra Gakkumdu untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan terhadap proses-proses dalam penyusunan, dan juga pelaporan laporan awal dana kampanye maupun dengan PPATK dan nanti di akhir nanti dana kampanye," sambungnya.

Bagja mengimbau para peserta Pemilu agar semua dana kampanye yang masuk atau keluar tercantum dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

"Dana kampanye Pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan," ucapnya.

"Kelebihan sumbangan dana kampanye tidak digunakan dan kemudian melaporkan kelebihan sumbangan tersebut dan menyerahkannya kepada negara dan sesuai penerimaan atau pengeluaran dana kampanye dalam RKDK, LPSDK, LPPDK dengan bukti penerimaan dan atau dana pengeluaran kampanye," tambahnya.

Sementara, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan agar dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 7 Januari 2023 nanti tidak ada nama dari hamba Allah sebagai penyumbang dana kampanye.

"Bawaslu itu dalam pengawasan kampanye memastikan ketepatan jumlah tidak boleh melebihi batas, bukan dari sumber yang dilarang, ya kan. Lalu penyumbangnya harus jelas identitasnya, enggak boleh hamba Allah," tegas Lolly.