TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan agar bansos tidak diklaim dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tim Pemenangan Nasional (TPN) membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda hingga selesainya pelaksanaan pemilihan Pilpres 2024. Mereka hanya ingin bansos jangan sampai dipolitisasi.
"TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah terpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah pemilu. Jadi jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikirpun enggak pernah," kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (3/1).
Justru, kata TGB, komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya dengan governance yang dijamin.
"Dijaga agar betul-betul kredibel dan tidak didompleng oleh kepentingan partisan termasuk di dalam pilpres kali ini," jelasnya.
Di kesempatan sama, Wakil Ketua TPN Todung Mulya Lubis mengingatkan agar bansos tidak diklaim dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, uangnya berasal dari rakyat yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam penganggarannya.
merdeka.com
Hal ini juga sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Jokowi. Ia menyayangkan sikap Menteri Perdagangan itu yang mempolitisasi program rakyat tersebut.
"Apa yang dilakukan oleh Zukifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zukifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect," ujarnya.
Todung menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tak pernah ingin memberhentikan pemberian bansos. Pihaknya pun sepakat bahwa bansos merupakan program yang dibutuhkan oleh rakyat.
"Kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Jangan ada klaim sepihak," ujar Todung.
Menurutnya, tudingan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal menghentikan bansos tak berdasar. Todung menyebut, pasangan nomor urut 3 ini justru menggagas program KTP Sakti yang akan menyimpan data masyarakat, termasuk para penerima manfaat atau bantuan.
"Perlu diingat TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti yang isinya adalah agregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," ujar Todung.
TPN Ganjar-Mahfud menyatakan pihaknya hanya ingin bansos jangan sampai dipolitisasi.
Saat ini TPN Ganjar-Mahfud memiliki lebih dari 800.000 saksi.
Baca Selengkapnya
Pendukung Ganjar-Mahfud di akar rumput terus berjuang untuk kemenangan jagoannya
Baca Selengkapnya
Chico Hakim mengatakan baik Ganjar, maupun Mahfud, sama-sama terlahir dari keluarga sederhana
Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi
Baca Selengkapnya
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Siti Rahmayanti Badjeber mengatakan masyarakat harus melihat rekam jejak dan pengalaman ketika memilih pemimpin.
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud MD dan Timnas AMIN kompak memberikan bantuan hukum kepada budayawan Butet Kartaredjasa
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menyoroti pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Banten.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi