Tiga hal ini yang membuat SBY tak berani pecat PKS dari koalisi
Merdeka.com - Sikap PKS di dalam menyikapi rencana kenaikan BBM sungguh membingungkan. PKS terang-terangan menyatakan menolak kenaikan BBM yang rencananya akan dilakukan pada awal Juli ini.
Meski menolak kenaikan BBM, tiga menteri yang duduk di kabinet tidak menolak alias ikut mensosialisasi kenaikan BBM. Tak hanya itu, PKS juga tidak mau mengundurkan diri dari Setgab Koalisi. Padahal dalam code of conduct jika partai anggota koalisi berbeda pendapat harus mengundurkan diri.
Di sisi lain Presiden SBY sebagai ketua koalisi juga tidak berani mengambil sikap tegas dengan memecat PKS dari koalisi. Lalu apa yang membuat nyali SBY ciut untuk memecat PKS.
Menurut pengamat politik Hanta Yuda, paling tidak ada tiga faktor yang penyebabkan SBY sangat perhitungan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Faktor pertama adalah PKS saat ini masih menjadi penyeimbang parpol koalisi di parlemen.
"Saat ini jumlah parpol koalisi di parlemen sekitar 75 persen, kalau PKS keluar maka tinggal 65 persen, nah ketika 65 persen yang menjadi penentu koalisi adalah Golkar, sehingga koalisi nantinya akan sangat tergantung dengan Golkar nah inilah yang dihindari SBY," ujar Hanta Yuda kepada merdeka.com, JUmat (14/6).
Faktor kedua yang menjadi pertimbangan SBY tidak berani memecat PKS adalah terbentuknya opini publik bahwa PKS dizalimi oleh SBY. PKS ingin memperjuangkan nasib rakyat dengan menolak kenaikan BBM tetapi malah dikeluarkan dari koalisi.
"Yang ketiga kemungkinan SBY tidak ingin direpotkan dengan kegiatan ekstra parlemen seperti demo dan lain sebagainya yang mungkin terjadi bila PKS dipecat dari koalisi," terangnya.
Baca juga:
Ditanya PKS didepak dari koalisi, Tifatul malah berpantun
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaKPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies juga memuji konsistensi PKS. Dia menyebut PKS tidak hanya siap menjadi bagian pemerintah. Melainkan juga siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaSBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnya