PKS Belum Tentukan Sikap Akan Jadi Oposisi atau Koalisi, Syaikhu: Itu Ranah Dewan Syuro

Sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran “Oposisi ataupun koalisi itu ranahnya Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syutro yaitu Dewam Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apa pun hasilnya kita eksekusi di DPP,” kata Syaikhu seusai menghadiri Halalbihalal PKS di Depok pada Rabu (24/4) malam.

Sejauh ini, kata Syaikhu, belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintah. Alasannya, putusan MK menolak gugatan mengenai sengketa pemilihan presiden yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar baru diputus pada Senin (22/4).

"Belum (ada pembicaraan). Namanya juga ini baru saja diputuskan juga kan," ujarnya.

Pihaknya pun akan menghormati sikap yang diambil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

"Ya masing-masing partai memiliki independensi masing-masing ya, tidak terkoptasi satu sama lain. Oleh karena itu kita juga menghormati pilihan Pak Muhaimin seperti itu, atau pilihan Partai Nasdem seperti apa. Kami pun ya akan independen untuk menentukan sikap-sikap kami," ungkap Syaikhu.

Dia mengaku belum ada agenda pertemuan dengan Prabowo dalam waktu dekat. Namun, PKS segera mengundang para pimpinan partai dalam acara halalbihalal partainya. Dia berharap semua yang diundang bisa hadir.

"Belum ada (jadwal bertemu Prabowo) sampai sekarang. Dalam waktu dekat kita akan mengundang para pimpinan partai dalam acara halal bihalal kita. Mudah-mudahan sih semuanya pada datang. Jadi sekaligus sebagai ajang untuk silaturahmi,” katanya.

Terkait dengan hak angket, Syaikhu menuturkan, akan terus dilakukan sepanjang ada pihak lain yang mendukungnya.

"Hak angket kita terus akan lakukan sepanjang ada partner untuk itu. Karena salah satu syaratnya adalah harus diajukan oleh dua fraksi," ujarnya.

Ditanya dengan siapa PKS akan berkoalisi untuk hak angket, Syaikhu belum dapat menyebut. PKS tidak menutup peluang melakukannya bersama PDIP.

"Iya kita juga dengan siapa saja siap. Karena apa? Ini untuk meluruskan demokrasi ke depan agar tidak terulang seperti ini lagi di 2029 dan seterusnya.," Jadi momentum pemilu di 2024 ini jadi pelajaran. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi untuk meluruskan sejarah ke depan agar kondisi ini tidak berulang di Pemilu 2029," pungkasnya.