Pembagian bansos berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos). Sebab, pembagian bansos berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
"Gimana sih? Bansos ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Sekarang pun jalan, dan bansos itu 14 juta penerimanya masa enggak diajak jalan? Ibu Risma bisa bagi juga yang lain dong toh kementeriannya juga itu ada di Bu Risma," kata Bahlil, saat diwawancarai di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
"Jadi yang bener aja, kan semua bansos ada di Kementerian Sosial ya kalau memang enggak dilibatkan dalam kontesk apa? Itu kan tugas pokok dia saya enggak yakin itu enggak dilibatkan," sambungnya.
Saat ditanya mengapa akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos, Bahlil pun mengaku bahwa hal tersebut perihal teknis saja.
Sebab, penerima bansos tersebar diseluruh Indonesia, sehingga terjadi pembagian tugas dan bantuan yang diberikan merupakan program pemerintah.
"Karena Ibu Risma itu, coba bayangkan Menko dia bisa atur berkoodinasi. Yang penting programnya program pemerintah ya itu kan pembagian-pembagian tugas aja itu," imbuh Bahlil.
"Yang penting programnya program pemerintah ya itu kan pembagian-pembagian tugas aja itu," imbuh Bahlil.
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnya
Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca Selengkapnya
Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.
Baca Selengkapnya
Roy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca Selengkapnya
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca Selengkapnya
Selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi