Survei Kepuasan Kinerja Jokowi Merosot, Sudah Waktunya Reshuffle Kabinet?

Merdeka.com - Lembaga Survei Indikator merilis tingkat kepuasan publik yang terkena merosot terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf dalam hal penanganan Covid-19. Presiden Jokowi pun dianjurkan mulai mengevaluasi kinerja kabinetnya.

Staf Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Hari Fitrianto, mengatakan Jokowi memiliki otoritas untuk menata ulang komposisi kabinetnya. Khususnya pada momentum pandemi ini jika memang dinilai penting untuk memperkuat efektifitas pemerintahan.

"Presiden Jokowi sebaiknya memang melakukan kalibrasi ulang kekuatan kabinetnya. Dalam situasi krisis yang dibutuhkan oleh Presiden adalah para pembantu yang memiliki kualitas kepemimpinan para menteri yang sigap menghadapi krisis," kata Hari saat dihubungi, Kamis (11/6).

Hari menambahkan, Presiden Jokowi memerlukan sosok menteri yang bisa bekerja dan mampu melakukan kolaborasi, mengingat Covid-19 memiliki dampak multi dimensi. Pendekatannya membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Sektor yang Mengecewakan

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Poldata, Fajar Arif Budiman, menilai, ada beberapa sektor di kementerian yang harus menjadi perhatian utama Presiden Jokowi di masa pandemi ini. Menurutnya selain kesehatan, ekonomi, juga sektor sosial, pendidikan, pariwisata, dan koperasi UMKM.

"Menurut saya, kinerja kementerian di sektor-sektor tersebut relatif belum optimal dalam melayani masyarakat khususnya dalam situasi Covid-19. Bahkan, di antaranya bisa dikatakan lemah. Padahal 6 sektor tersebut adalah krusial.

Sementara ekonomi menurut dia, sebenarnya sudah cukup responsif. Namun sejumlah sektor di bawahnya terlihat tidak antisipatif dan kurang solid. Antara lain bidang tenaga kerja.

“Sementara sektor kesehatan, sosial, pendidikan dan pariwisata menurut saya cukup mengecewakan publik," ucap alumni Universitas Padjajaran ini.

Fajar mengharapkan, jika memang presiden berencana melakukan pergantian susunan kabinet, maka sosok yang dipilih nantinya harus orang yang dapat bergerak dan bekerja sama dengan rakyat.

"Selain itu, Presiden Jokowi harus memastikan jika nanti ada reshuffle menteri yang dipilih adalah orang yang bisa menyampaikan dan melaksanakan instruksinya dengan baik. Artinya, jangan sampai ada kebijakan atau statemen yang berlawanan dengan instruksi presiden yang membuat masyarakat kebingungan," ungkapnya.

Survei Indikator

Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan persepsi publik masih puas terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Pada survei Indikator Mei 2020, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 56,4 persen. Responden yang menyatakan tidak puas sebesar 31,3 persen.

Dibandingkan dengan survei Indikator pada Februari 2020, terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah mengambil langkah kebijakan menghadapi pandemi Covid-19. Survei Februari 2020 ini dilakukan sebelum kasus Covid-19 mulai ramai di Indonesia.

Pada Februari 2020, tingkat kepuasan publik mencapai 70,8 persen. Sementara yang tidak puas hanya 11,6 persen.

"Kepuasan publik dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona masih mayoritas, tapi menurun signifikan dibanding tiga bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei secara daring, Minggu (7/6).

Istana Santai

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai wajar terkait hal tersebut.

"Saya kira itu wajar, pasti ada penurunan dalam kondisi normal saja kepuasan itu bisa naik-turun, apalagi dalam kondisi ini," kata Doni dalam pesan singkat, Senin (8/6).

Dia menjelaskan, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Sebab pemerintah sudah memberikan kinerja yang maksimal untuk masyarakat dalam menangani Covid-19.

"Masih dalam jalur, masih dalam koridor," jelas Doni.