Merdeka.com - Koalisi selamatkan Teluk Jakarta khawatir khawatir keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle jilid II untuk mengamankan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Terlebih, Rizal Ramli yang kencang menolak adanya reklamasi diganti sebagai Menko Kemaritiman oleh Luhut B Pandjaitan.

"Ada kekhawatiran dari kami soal Teluk Jakarta, bahwa pergantian Menko Maritim ini bisa mengubah kebijakan yang telah diambil sebelumnya yakni Rizal Ramli dalam menghentikan reklamasi pulau G dan meninjau ulang pulau- pulau reklamasi," kata pengacara publik LBH Jakarta Tigor Hutapea saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jumat (29/7).

Tigor menambahkan, pihaknya menilai perombakan kabinet jilid II pada hari Rabu 27 Juli 2016 ini dapat membawa persoalan besar terhadap kebijakan penghentian reklamasi yang telah diputuskan sebelumnya.

"Kita menantang Menko Maritim yang baru yakni Luhut Binsar Pandjaitan untuk berani bersikap dan mengambil kebijakan menolak Teluk Jakarta," tegasnya.

Dia menambahkan, agar Luhut berpihak kepada keberlangsungan dan perlindungan Teluk Jakarta dan berpihak kepada para nelayan yang ada di Muara Angke, Teluk Jakarta.

"Luhut jangan berpihak kepada pengusaha (pengembang) reklamasi. Dan mendorong Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perpres penghentian reklamasi Teluk Jakarta," paparnya.

Menurut Tigor, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar proyek reklamasi tidak merusak lingkungan, melindungi nelayan dan tidak diatur oleh pengembang.

"Kita juga berharap Menko Maritim yang baru ini (Luhut Binsar Pandjaitan) agar memberantas korupsi proyek reklamasi yang diduga melibatkan pihak legislatif, eksekutif hingga pihak pengembang reklamasi," tandasnya.

Seperti diketahui, Jokowi melakukan perombakan di 13 pos menteri dan 1 kepala lembaga negara. Salah satu yang dirombak adalah Kementerian Kemaritiman yang sedang kencang menangani proyek reklamasi teluk Jakarta.