Puan menyerahkan kepada masyarakat soal ramainya petisi terhadap Jokowi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani enggan mengomentari kritik yang disampaikan kalangan kampus atau akademisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Biarlah rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu memosisikan dirinya menjelang pemilu," kata Puan setelah menghadiri kegiatan Senam Cinta Tanah Air (Sicita) di Lapangan Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (2/2).
Demikian pula saat ditanya mengenai aktivitas Jokowi dalam beberapa waktu terakhir, Ketua DPR RI itu juga mempersilakan masyarakat menilai apakah yang dilakukan Jokowi seperti yang diharapkan rakyat atau tidak.
Terkait dengan mundurnya Mahfud Md dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), dia mengatakan hal itu dilakukan agar bisa fokus sebagai calon wakil presiden (cawapres).
merdeka.com
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Mahfud MD. Menurut Puan, pihaknya akan melihat kemungkinan adanya menteri dari PDI Perjuangan yang mengikuti jejak Mahfud.
Disinggung mengenai target kemenangan PDI Perjuangan di Jawa Tengah, dia optimistis provinsi tersebut tetap ‘kandang banteng’.
"Insya Allah Jawa Tengah kandang banteng,” tegas Puan.
Sebagai informasi, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan petisi untuk Jokowi pada Rabu (31/1).
Dua hari berselang, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyerukan keprihatinannya tentang demokrasi di Tanah Air.
Reaksi Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika UGM dan UII. Jokowi mengatakan, petisi berisi kritikan itu merupakan hak berdemokrasi.
"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Dia menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Jokowi pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya dan pemerintah.
"Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi.
Gibran akhirnya buka suara soal ramainya akademisi mengkritik ayahnya, Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
AHY merasa bahagia karena masyarakat mencintai kepemimpinan Jokowi.
Baca Selengkapnya
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca Selengkapnya
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Calon Pesiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berubah pernyataan dan sikapnya.
Baca Selengkapnya
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca Selengkapnya
RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca Selengkapnya
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi