Ramai Kritik Prabowo Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, Ada Pelanggaran Aturan?

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra. Sejumlah pihak menilai pemberian pangkat terhadap mantan Danjen Kopassus itu melanggar aturan.

Aturan soal tanda kehormatan memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan, tanda kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Ayat 3 pasal yang sama berbunyi penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:

a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa
b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala dan/atau
c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan

Sedangkan, aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI pada Pasal 27 ayat 1 disebut 'Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

Pada ayat 2, Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut: 

a. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh

b. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat 

Menurutnya, keputusan pemberian pangkat istimewa sepenuhnya didasarkan pada UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Di UU itu ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. 

Disebutkan dalam Pasal 33, kenaikan pangkat secara istimewa atau pengangkatan secara istimewa itu adalah salah satu hak yang menyertai (privilese) pemberian tanda kehormatan bintang militer oleh negara. 

"Privilese itu merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara kepada penerima tanda kehormatan bintang militer," ucapnya.

Fahmi membenarkan memang kenaikan pangkat kehormatan sudah tidak diatur di UU TNI nomor 34 tahun 2004 yang berlaku saat ini.

Dia menerangkan, pemberian pangkat secara istimewa memang tidak berada dalam ruang lingkup UU TNI dan tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur administrasi prajurit.

Kecuali soal nomenklatur pangkat, hak protokoler, dan penghormatan.

Fahmi memaparkan, Bintang Yuda Dharma Utama dapat dianugerahkan pada anggota TNI; ASN TNI; WNI bukan TNI dan ASN TNI. Hal itu tercantum dalam Pasal 28 ayat (11) UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, WNI non anggota/ASN TNI bernama Prabowo Subianto dianugerahi bintang Yuda Dharma Utama dan lain-lain sudah sesuai Pasal 28 ayat (11) UU huruf c Pasal 28 ayat (11) UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Kemudian, pasal 33 ayat (3) huruf a menyebut, bahwa salah satu hak itu adalah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa.

"Mengapa ada istilah pengangkatan? Karena bisa saja penerima tanda kehormatan itu adalah WNI non anggota/ASN TNI sebagaimana diatur di Pasal 28 ayat (11) sehingga implikasinya, pemberian pangkat jenderal itu bukanlah bentuk kenaikan pangkat melainkan pengangkatan," ucapnya.

Fahmi mengungkapkan, di masa lalu, pada era Presiden Soekarno pernah ada WNI non TNI yang diberi pangkat jenderal bintang empat bernama Chaerul Saleh karena dianggap berjasa besar bagi pembangunan TNI.

Berbeda dengan itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin, menegaskan bahwa saat ini dalam militer tidak ada lagi istilah pangkat kehormatan. Menurutnya, bila seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa maka sesuai aturan dan UU diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa.

"Dalam TNI tidak ada istilah pangkat kehormatan," kata Hasanuddin.

Hasanuddin menjelaskan aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI pada Pasal 27. Menurutnya, dalam isinya UU itu tidak disebutkan kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan.

Dalam aturan ini pun terkait pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa adalah untuk prajurit aktif atau belum pensiun. 

"Perlu digaris bawahi pada Pasal 33 ayat 3a yang berbunyi "pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa" tersebut adalah untuk prajurit aktif atau belum pensiun. Misalnya dari Kolonel naik menjadi Brigjen atau dari Letjen menjadi Jenderal lantaran memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI," tandasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Agus Subiyanto menjelaskan dasar hukum kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo itu.

Pertama, Prabowo Subianto telah dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 13/TK/tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 yang sudah melalui proses pengusulan, verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Kedua, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, Bintang Yudha Dharma Utama ini hanya diberikan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Ketiga, implikasi dari anugerah Bintang Yudha Dharma Utama, sesuai Pasal 33 ayat 1 dan 3, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 

"Bapak Prabowo Subianto berhak diberikan pengangkatan kenaikan pangkat secara istimewa," ucap Agus.

Berikutnya, hal ini sesuai Surat Panglima TNI Nomor R/216/II/2024 tanggal16 Februari 2024, Panglima TNI merekomendasikan penganugerahan Jenderal TNI Kehormatan.