Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai diplomasi 'hard power' dan militerisme seperti yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres, Sabtu (30/3), sudah ketinggalan zaman.

"Pendekatan ini cenderung diambil oleh negara-negara diktator dan fasis seperti Nazi Jerman. Tentu pendekatan diplomasi 'hard power' ini sudah ketinggalan zaman," kata Charles di Jakarta seperti dikutip Antara, Minggu (31/3).

Saat ini, kata Charles, dalam hubungan dengan negara lain pendekatan diplomasi 'soft power' dan multilateralisme sebagaimana yang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih tepat.

"Saya sedih dan kecewa Prabowo tidak percaya diri pada kemampuan bangsa sendiri. Kata Prabowo kita dianggap 'nice guy' dalam diplomasi, padahal faktanya kita sangat dihormati dalam pergaulan internasional," kata Charles.

Sebagaimana dikemukakan Presiden Jokowi, menurutnya, Indonesia memainkan peran sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Misalnya, peran Indonesia yang terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan membantu rakyat Palestina atau meredakan konflik di Rakhine State, Myanmar seperti permintaan PBB.

Dalam diplomasi ekonomi, kata Charles, Indonesia di bawah Presiden Jokowi juga menorehkan pencapaian yang mengagumkan dan memberi kontribusi bagi perekonomian negara.

Ekspor 250 kereta api oleh PT INKA ke Bangladesh dengan nilai kontrak sekitar 100,9 juta dolar AS dan berikutnya Filipina yang sudah meneken kontrak sebesar 52,8 juta dolar AS. Belum lagi ekspor bus yang juga mulai dilakukan ke negara tetangga.

Keberhasilan Presiden Jokowi dalam diplomasi internasional, lanjutnya, juga dibuktikan dengan kembali terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi diplomasi Indonesia di era Presiden Jokowi," ujar Charles.

Debat keempat Pilpres 2019 membahas pertahanan dan keamanan memanas saat capres 02 Prabowo Subianto menyoroti pertahanan Indonesia yang lemah. Jokowi sebelumnya memaparkan peran diplomasi Indonesia di dunia internasional.

"Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar. Itu kekuatan diplomasi kita, itu yang saya sampaikan dalam forum-forum internasional, diplomasi ini kita diberikan banyak hal untuk menyelesaikan konflik-konflik. Seperti di Rakhine State (Myanmar), kita diminta UN (PBB) untuk menengahi, untuk mengembalikan pengungsi. Di Afghanistan kita diberi kepercayaan untuk merukunkan mendamaikan faksi-faksi di sana," kata Jokowi.

Debat keempat pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam. Tema debat kali ini adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional.

Prabowo kemudian menanggapi jika diplomasi Indonesia tidak hanya dengan menjadi mediator. "Itu penting, tapi ujungnya, harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara. Untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus diback up dengan kekuatan," kata Prabowo.

Dia menambahkan, bukan dirinya tidak percaya terhadap kekuatan TNI, tapi dengan kekuatan yang ada Indonesia tidak akan mampu menghadapi jika negara lain menyerang.