PDIP Dapat Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah
Penyerahan bantuan itu disaksikan Ketum PDIP.
Penyerahan bantuan itu disaksikan Ketum PDIP.
Pemerintah melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada PDIP sebanyak Rp 28 miliar. Momen penandatangan penyerahan dana parpol Pemerintah kepada PDIP itu dilakukan dengan penandatangan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Bahtiar secara langsung usai Rapat Konsolidasi Organisasi Internal di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7).
Dokumen diserahkan oleh Bahtiar untuk diteken oleh Megawati dan disaksikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran Ketua DPP yakni Olly Dondambey, Arif Wibowo, Bambang Wuryanto dan Yasonna Laoly.
Sebagai Bendahara Partai, Olly Dondokambey turut meneken dokumen serah terima bantuan keuangan dari Pemerintah tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Peserta rapat konsolidasi bertepuk tangan atas momen tersebut. Selanjutnya Hasto menutup dengan mengajak menyanyikan lagu "Solid Bergerak" yang kerap dinyanyikan di momen kegiatan PDIP.
Pembentukan TPD merupakan usulan dari empat partai politik dan relawan pendukung di daerah.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan kesempatan bagj partai-partai politik memperbaiki berkas pencalonan bacalegnya.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, terdapat 24 partai politik yang akan bertarung. Sementara Orde Baru hanya ada tiga partai.
Baca SelengkapnyaDjamaluddin tidak merinci siapa saja nama parpol yang diduga terlibat beberapa proyek di Kementan.
Baca Selengkapnya"TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung," pesan Yudo.
Baca SelengkapnyaKPK berharap tokoh masyarakat hingga tokoh perempuan bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang.
Baca SelengkapnyaGrace menyindir partai politik lain yang malah harus didatangi kalau ingin bertemu. Bahkan sampai harus merangkak.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca Selengkapnya