Menurut Rieke, terlalu besar risiko 'menukar' masa jabatan kepala desa dengan dukungan Capres-Cawapres tertentu.
PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024. Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai perubahan suatu aturan tidak mungkin jauh dari kepentingan politik.
kata Rieke kepada merdeka.com, Rabu (22/11).
Menurut Rieke, terlalu besar risiko 'menukar' masa jabatan kepala desa dengan dukungan Capres-Cawapres tertentu. Sebab, nasib rakyat di desa yang akan dipertaruhkan.
"Begitu UU mengenai UU Desa ini diubah hanya untuk kepentingan masa jabatan itu silakan, tetapi kalau kemudian arahnya untuk supaya kepala desa dengan diperpanjang jabatannya memberikan dukungan kepada pemilu ke depan untuk calon tertentu menurut saya terlalu besar yang digadaikan," tegas Rieke.
Oleh karena itu, Rieke meminta kepada Presiden Jokowi tidak memaksakan revisi UU Desa rampung bulan November. Apalagi, menjadikan masa jabatan kepala desa ini menjadi alat tukar dengan dukungan kepada capres-cawapres.
merdeka.com
Sebenarnya, Rieke mendukung UU Desa direvisi. Namun, dia tidak ingin revisi hanya menyoal masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dua masalah subtansial yang belum diatur dalam UU Desa, yakni jaminan sosial perangkat desa dan sistem pemerintahan desa berbasis data desa presisi.
Rieke mengungkapkan, ada pertemuan perangkat desa di Istana Negara untuk membahas wacana perpanjangan masa jabatan kades beberapa pekan lalu.
Tak berselang lama, muncul dukungan dari 8 organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju memberikan dukungan kepada paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran pada Minggu (19/11).
Delapan organisasi tersebut adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Kemudian, Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), dan Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI). Lalu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
"Ini acara tahunan dan setiap saat buat acara desa, kumpul selalu. Hampir kalau silatnas itu acara tahunan, tetapi kali ini menjelang 2024 kami ingin menjadikan momentum untuk konsilidasi bagi siapa yang benar-benar peduli dengan pembangunan desa," kata Koordinator Nasional APDESI Muhammad Asri Annas di Indonesia Arena GBK, Jakarta Pusat.
Menurut Rieke, terlalu besar risiko 'menukar' masa jabatan kepala desa dengan dukungan Capres-Cawapres tertentu.
Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya
DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.
Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia minimal cawapres.
Baca Selengkapnya
Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengajukan revisi UU IKN. Salah satunya Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN
Baca Selengkapnya
KPU baru memeriksa kelengkapan dokumen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar.
Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka membocorkan ada upaya memaksakan revisi UU Desa dikebut pada bulan November 2023.
Baca Selengkapnya
Dua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.
Baca Selengkapnya
Pimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi