Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada 2024
Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada 2024.
Harusnya digelar tanggal 27 November 2024 sesuai ketentuan UU No.10 Tahun 2016, namun dimajukan menjadi September 2024.
"Kesepahaman ini dibuat dalam Rapat bersama antara Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada 20 September 2023 yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme untuk mengajukan itu? Apakah harus dilakukan perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 atau Perppu,” ujar Rifqy, Rabu (27/9).
Dimana pada sisi yang lain, tanggal 31 Desember 2024, seluruh masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan habis.
"Itu artinya per 1 Januari 2025, sejatinya harus diganti kepala daerah-kepala daerah definitif hasil Pilkada pada tahun 2024, jika tidak, kita harus menunjuk Penjabat,” kata Rifqy.
Rifqi menambahkan, jika Pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan baru bisa dilakukan pada Februari atau Maret 2025. Artinya per 1 Januari 2025 banyak daerah yang diisi penjabat.
“Itu akan terus berulang nanti pada 2029, 2034 dan seterusnya," ujar Rifqy.
Padahal, sambung Rifqy, Penjabat hanya hadir pada saat sekarang ini. Karena ada situasi kegentingan yang memaksa itulah, maka Perppu relatif dapat diterbitkan oleh Presiden untuk mengajukan jadwal Pilkada itu.
"Kita tunggu bagaimana solusi yang akan dikeluarkan Presiden, karena hasil kesepahaman itu akan dibicarakan lebih lanjut pada wilayah apakah akan dilakukan perubahan pada UU itu atau akan ada Perppu. Prinsipnya, Pilkada akan dimajukan pada September 2024," imbuh mantan Politikus PDIP tersebut.
Rifqy sebelumnya duduk di Komisi II DPR RI. Pada Januari tahun 2022, dia pernah menyampaikan pendapat agar Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024.
Dia menilai, Perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
Kala itu, Rifqi mengungkapkan, beberapa alasan perlu dikeluarkannya Perppu terkait jadwal Pilkada 2024.
Pertama, jadwal Pilkada 2024 di bulan November memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada Januari 2025.
Perkiraan jadwal pelantikan tersebut, belum termasuk jika terjadi sengketa administrasi, pidana maupun perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sehingga jeda waktu yang dibutuhkan akan bertambah panjang sekaligus penuh ketidakpastian.
"Selain itu, nomenklatur surat keputusan pengangkatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menegaskan masa jabatannya pada periode 2021-2024 sehingga secara normatif berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024," ujar bakal calon Gubernur Kalimantan Selatan pada Pilkada 2024 tersebut.
Kedua, tambah Rifqy, pemerintah harus menyiapkan sebanyak 270 Penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.
Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 telah diisi Pj kepala daerah terlebih dahulu hingga memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.
"Pengisian Pj kepala daerah di 542 daerah itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah karena akan menyedot energi sejumlah pejabat Eselon I dan II di pemerintahan untuk melaksanakan tugas ganda," tutur Rifqy.
Sehingga dirinya menilai, Pilkada 2024 akan membuat pemerintahan yang baru terbentuk pada Oktober 2024 langsung menghadapi tugas berat yaitu pemungutan, penghitungan suara termasuk potensi sengketa hasil pilkada dan berbagai potensi pasca-tahapan.
"Karena itu Perppu menjadi solusi yuridis ketatanegaraan di tengah telah disepakatinya ketiadaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," pungkasnya.
Terjadi kericuhan hukum jika pilkada tak dipercepat
Kasus penculikan dan penganiayaan yang menewaskan pemuda Aceh, Imam Masykur menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil.
Baca Selengkapnya
Pertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10) malam.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI asal Aceh M. Nasir Djamil, meminta pelaku diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Bima Muhammad Lutfi kini dicekal keluar negeri.
Baca Selengkapnya
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan pemanggilan terhadap tiga orang anggota Komisi V DPR RI pada hari ini, Rabu (29/11).
Baca Selengkapnya
" Diproses pidana sekaligus etik," kata Komisioner Kompolnas (Kompolnas) Poengky Indarti.
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf ini disampaikan Anggota KPU RI Idham Kholik.
Baca Selengkapnya
KPK memanggil anggota DPR Komisi IV Fraksi PDIP Vita Ervina, terkait dugaan korupsI di Kementan
Baca Selengkapnya
Rifqi tidak menjawab apakah mundurnya dari PDIP karena urusan perbedaan dukungan calon presiden.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi