Mendagri minta fraksi walk out UU pemilu tak lepas tanggung jawab

Merdeka.com - Usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, semalam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen. Gerindra memilih walk out saat pengesahan UU pemilu dan tidak bersedia bertanggungjawab.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, fraksi yang memutuskan walk out tidak serta merta berarti melepaskan diri dari tanggung jawab atas keputusan UU Pemilu yang diketok DPR. Sebab, keputusan itu diambil setelah serangkaian proses pembahasan dengan perwakilan partai politik di parlemen.

"Saya kira kalau tidak sepakat (soal UU pemilu) ada proses dan ada mekanisme. Jangan diartikan kalau ada fraksi atau partai yang walk out, terus menolak dan tidak mengakui, tidak," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (28/7).

Tjahjo melanjutkan, proses pembahasan UU Pemilu telah melalui mekanisme panjang yang melibatkan seluruh partai politik. Penolakan dan keberatan terhadap isi dari UU itu sudah selesai dibahas sebelum pengesahan. Meski demikian, jika masih ada yang tidak puas bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau tidak setuju dengan undang-undang itu ya harusnya dibahas di panja, di paripurna, kalau tidak ya ada elemen masyarakat yang lain yang bisa mengajukan gugatan secara hukum ke MK. Tapi sebagai parpol sudah sepakat di DPR," terang Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras presidential threshold 20-25 persen yang telah disahkan menjadi undang-undang Pemilu. Dia menyebutkan, itu sebagai lelucon politik yang menipu rakyat.

Hal ini disampaikan Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY yang terletak di Kawasan Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/9) malam.

"Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Dalam pengesahan Undang-undang Pemilu itu, Partai Gerindra memilih walkout. Prabowo mengaku, itu merupakan perintahnya langsung kepada kader partainya di DPR. Alasannya, dia tak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," tegasnya. (mdk/noe)