OTT tak mesti dilakukan oleh KPK.
Menko Polhukam Mahfud MD sependapat dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa cara operasi tangkap tangan (OTT) mestinya tak banyak dilakukan KPK. Sebaiknya, KPK lebih menekankan dalam hal pencegahan korupsi.
Meski begitu, Mahfud mengakui bahwa OTT tetap tak bisa dilarang. Alasannya, pencegahan korupsi belum berjalan sempurna.
"Tetapi logika konkretnya, OTT-nya tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna, kan gitu aja," ucap
Mahfud mengatakan, pendapatnya tidak bertentangan dengan Luhut. Dia sendiri menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
"Tidak ada yang bertentangan, bagus, untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum biaa dicegah ya di OTT saja malah kalau saya lebih bagus, biar tampak bahwa negara hadir di situ," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lagi gencar menindak koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT). Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil. "Kalau OTT-nya ndak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik," ujar Luhut di Gedung KPK, Selasa (18/7).
Luhut setuju dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri cs. Menurut Luhut, tak ada kebanggaan dari lembaga yang giat menggelar operasi senyap.
Luhut Binsar Pandjaitan
Berkaitan dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang turun lantaran penindakan yang dilakukan KPK berkurang, Luhut tak setuju jika hal itu dikaitkan dengan kurangnya penangakapan oleh lembaga antirasuah. "Ya itu yang menurut saya tidak benar. Perkara penindakan turun karena sistemnya semakin bagus, tidak bisa korupsi dan tidak bisa mencuri. Kan bagus, penghematan. Pajak kita naik 47 sekian," kata Luhut. "Ini semua kerjaan dalam pencegahan, dan itu menghemat ratusan triliun dan itu meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama saja tadi ditangkap," kata Luhut menambahkan.
Mantan Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly (42) ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran dana hibah pilkada. Dia langsung ditahan.
Baca Selengkapnya
Besaran kerugian negara yang ditimbulkan berhubungan dengan besaran hukuman.
Baca Selengkapnya
Jaksa menilai M Adil bersalah melakukan tiga dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp19 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Ghufron meminta pemerintah memberikan dukungan kepada KPK dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Dua tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan gerobak di Kemendag.
Baca Selengkapnya
Uang tersebut dikembalikan usai Kejagung memeriksa Menpora Dito dalam kasus korupsi BTS.
Baca Selengkapnya
De Deo menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana BOS itu masih dalam tahap penyelidikan guna mencari bukti tindak pidana.
Baca Selengkapnya
Sisi penegakan hukum utamanya bisa berkeadilan dan dilakukan demi meminimalisasi korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Anang terbukti korupsi yang merugikan negara sebesar Rp8 miliar.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi