Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejagung minim prestasi banyak bikin gaduh, DPR wacanakan Pansus

Kejagung minim prestasi banyak bikin gaduh, DPR wacanakan Pansus Masinton Pasaribu ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menjadi salah satu yang dinilai bekerja buruk oleh Kemenpan RB. Bahkan kinerja Kejaksaan Agung mendapatkan posisi di bawah Perpustakaan Nasional.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengakui memang kinerja Kejaksaan Agung tidak sesuai harapan. Bahkan dia mewacanakan bakal membentuk Pansus Kejagung untuk mengawasi kinerja Prasetyo dan kawan-kawan.

"Jika pembentukan pansus itu keinginan publik, kita akan siapkan," ujar Masinton dalam pesan singkat, Selasa (5/1).

Masinton menuturkan, memang sejauh penglihatannya belum ada satupun prestasi yang ditorehkan Prasetyo selama memimpin Kejagung. Sebaliknya, Prasetyo dianggap terlalu politis selama memimpin korps Adhiyaksa itu.

"Mulai dari minimnya akuntabilitas dalam kinerja, gugatan PTUN dari seorang jaksanya, minimnya setoran PNBP dibanding tahun sebelumnya hingga dugaan politisasi kasus-kasus yang ditangani kejagung, menurut saya belum ada yang bisa dikategorikan sebagai prestasi," kata Politikus PDIP itu.

Hal ini pun, menurut dia, makin menjauhkan dari visi misi Nawa Cita atau sembilan program prioritas Jokowi-JK, dimana disebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya‎.

"Sudah minim prestasi, terlalu banyak juga kegaduhan yang ada di Kejagung setahun terakhir ini. Proses penegakan hukum rentan dipolitisasi, serta reformasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.

Baca juga:

Massa geruduk Istana, desak Presiden Jokowi copot Jaksa Agung

Kejagung minim prestasi banyak bikin gaduh, DPR wacanakan Pansus

Jaksa Agung soal terlibat kasus Bansos: 1.000 Persen omong kosong

Jokowi minta kasus HAM dan gerakan separatis jadi prioritas di 2016

PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah

Djan Faridz: Kalau ditawari, saya ajukan Romi jadi menteri

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Beri Solusi Cepat untuk Petani
Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Beri Solusi Cepat untuk Petani

Nana menyebutkan petani saat ini menghadapi tantangan yang besar, seperti dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya