Jokowi minta kasus HAM dan gerakan separatis jadi prioritas di 2016

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan khusus kepada semua menteri dan lembaga saat memimpin sidang kabinet paripurna. Selain penyatuan mengenai promosi ekspor yang dilakukan oleh 17 kementerian, Jokowi juga memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus HAM di tahun 2016 ini.

"Presiden juga memberikan penekanan untuk hal yang berkaitan dengan HAM ini diminta kepada Menko Polhukam untuk melakukan seluruh elemen masyarakat agar persoalan-persoalan HAM tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Senin (4/1).

Selanjutnya, Presiden juga minta Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kasus serupa lainnya lebih mengutamakan pendekatan yang halus dalam menyelesaikannya. Apalagi adanya Keputusan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2005 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri.

"Maka akan diterapkan di berbagai daerah. Pendekatan soft approach selalu menjadi prioritas bagi pemerintah ini karena kami berkeyakinan pendekatan soft approach ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya," jelas Pramono.

"Tetapi kalau memang tidak bisa, karena ada paham yang berbeda, ada keinginan untuk mendirikan negara di luar NKRI, maka pendekatan hard approach akan tetap dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.

Hal lain yang menjadi arahan khusus Presiden dalam sidang kabinet paripurna adalah penekanan mengenai revaluasi asset dan tax amnesty. Jokowi minta agar masalah ini harus selesai di tahun 2016.

"Karena ini menjadi dasar pondasi untuk perekonomian kita pada 2016-2017 diharapkan menjadi lebih baik. Dan presiden selalu menekankan karena ini tahun kompetisi, apalagi sudah MEA, tidak ada pilihan bangsa Indonesia harus siap dan pasti siap," tandasnya.

Dalam sidang kabinet paripurna ini, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla. Semua menteri hadir dalam sidang kabinet paripurna yang pertama di tahun 2016 ini, kecuali Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.