Kampanye di Jakarta, Jokowi Pamer Wajibkan PNS Pakai Baju Betawi
Merdeka.com - Capres 01 Joko Widodo menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap budaya Betawi dalam kampanye di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (10/4). Dia mengungkit saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, menekan pergub soal PNS wajib mengenakan baju Betawi saat hari tertentu.
"Oleh sebab itu ketika saya jadi gubernur keluar pergub yang mewajibkan hari Jumat pakai pakaian sadariah dan kebaya encing," ujar Jokowi.
Dia membanggakan kebijakan yang digagasnya itu masih diteruskan sejak gubernur berganti. Saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan bawahannya menggunakan pakaian adat Betawi pada hari Jumat.
"Itu 2012 dan sampai sekarang masih dipakai terus," ucap Jokowi.
Di hadapan massa pendukungnya, Jokowi mengungkap membuat pergub tersebut. Dia menyebut hal itu demi menjaga tradisi Betawi.
"Karena kita ingin budaya Betawi di tengah modernisasi Jakarta tetap harus kita pelihara dan rawat setuju? Yang setuju tunjuk jari," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi makan malam bersama Prabowo Subianto saat akhir pekan jelang Debat Capres
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaIriana mengenakan baju adat Bali berwarna kuning emas dengan paduan hijau itu. Iriana juga mengenakan mahkota berwarna emas.
Baca SelengkapnyaJokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca Selengkapnya