Di depan PCNU Banyuwangi, Ma'ruf puji Jokowi berpihak pada ekonomi keumatan

Merdeka.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin kembali memuji sosok capres petahana Joko Widodo. Ma'ruf menyebut Jokowi memiliki komitmen memperkuat ekonomi umat. Hal tersebut pernah disampaikan Jokowi saat membuka Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 dan mengukuhkan Arus Baru Ekonomi Indonesia yang berintikan membangun ekonomi dari bawah.

Menurut Ma'ruf, Jokowi memiliki program redistribusi aset kepada masyarakat bawah, termasuk ke kalangan pesantren. Selain itu, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia serta ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.

"Dia berpihak kepada ekonomi kerakyatan dan keumatan. Dia membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah dan Pak Jokowi sendiri mau jadi ketuanya," jelas Ma'ruf saat bersilaturahim dengan para kiai dalam acara bertajuk "Sambung Hati" yang diselenggarakan PCNU Banyuwangi, di Hotel Santika, Banyuwangi, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (31/10). Seperti dilansir Antara.

Karena itu Ma'ruf bersedia mendampingi Jokowi. Kesediaannya menjadi cawapres di Pilpres 2019 demi kepentingan penguatan umat.

"Kepentingan saya adalah umat, bukan bisnis. Saya tak punya bisnis," katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri para pengurus syuriah dan tanfidziyah NU Banyuwangi itu, Ma'ruf kembali menegaskan misinya menjaga kesepakatan bersama antara umat Islam dengan elemen bangsa yang lain. Konsensus nasional yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan NKRI.

"Saya menyebut Indonesia sebagai darul mitsaq, negara perjanjian. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah dengan berbagai kelompok," jelasnya.

Sebab saat ini ada upaya-upaya yang mengarah untuk mengganti kesepakatan itu. Ma'ruf menekankan sistem khilafah adalah sistem Islami, namun Khilafah itu bukan satu-satunya yang Islami.

Menurut kiai alumnus pondok pesantren Tebuireng ini, sistem kerajaan yang digunakan Arab Saudi juga bisa disebut Islami, termasuk sistem keamiran atau emirat. Bahkan, kata dia, republik sebagaimana digunakan Mesir, Turki, Pakistan, dan Indonesia juga Islami.

"Khilafah di Indonesia tertolak, bukan karena tidak Islami, tetapi karena menyalahi kesepakatan," tegasnya.