Demokrat ungkap perlakuan Pramono dan dosen USU saat menuding bom rekayasa

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai kebebasan berpolitik di era Joko Widodo jauh dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Rachland melihat perbedaan bagaimana pemerintah saat ini menyikapi kritikan terhadap aksi pengeboman.

Dia menceritakan politisi PDIP Pramono Anung pernah menyebut bom sebagai rekayasa. Hal tersebut disampaikan saat Rachland menanggapi survei kinerja Joko Widodo di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (24/5)

"Apa warga RI bebas secara politik masa Jokowi? Saya kira juga enggak. Pak Pramono Anung waktu ada bom bali viral di media sebutkan ini rekayasa, ada century lalu tiba-tiba ada bom ini gitu, Pramono Anung saat itu sedang mempraktekan hak konatitusionalnya sebagai warga negara terhadap kebebasan berpendapat berpikir," kata Rachland.

Rachland membandingkan ketika ada seorang dosen USU yang menyebutkan bom Surabaya sebagai pengalihan isu. Polisi, kata dia, langsung menangkap dan menetapkan sebagai tersangka.

"Kemudian di 2018 setelah peristiwa bom meledak di Surabaya ada yang berpendapat jangan-jangan ini pengalihan isu, polisi tangkap dia sebagai tersangka," kata dia.

"Kalau ada perbandingan tingkat kebebasan warga jauh lebih berkurang," imbuhnya.

Selain itu, Rachland mengungkit pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu Ormas. Menurutnya hal tersebut juga contoh era Jokowi merenggut kebebasan politik. Rachland membandingkan perlakuan itu ketika masa SBY.

"Poinnya semua mesti dilakukan konteks demokrasi. HTI misal ini berkembang saat SBY mereka gunakan demokrasi untuk fasilitas ya itu benar. Tapi dia juga dibatasi demokrasi juga," ucapnya.