Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrasi ala melayu & jalan Tuhan bikin korupsi dekati Jokowi

Demokrasi ala melayu & jalan Tuhan bikin korupsi dekati Jokowi Jokowi. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional, resmi menyatakan dukung pemerintah. Gabungnya ketiga partai itu justru menuai kritik dan sindiran. Mereka dianggap menghancurkan demokrasi hingga rawan menimbulkan korupsi.

Politikus PDIP Effendi Simbolon menyindir gabungnya tiga partai yang tergabung dalam oposisi Koalisi Merah Putih (KMP) mendadak dukung pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, ketiga partai itu memakai konsep demokrasi ala melayu sehingga tidak punya idealisme.

"Mungkin demokrasi ala melayu begitu ya. Enggak punya idealisme. Kan beda kalau zaman dulu ada ideologi. Kalau sekarang pragmatisme, transaksional semua," kata Efendi kepada merdeka.com, Senin (8/2).

Anggota Komisi I DPR itu menilai, tanpa adanya partai oposisi justru pemerintahan akan lepas kontrol. Sehingga kebijakan akan cenderung bersifat absolut. Bahkan tidak menutup kemungkinan koalisi gendut dukung pemerintah bisa membuat Jokowi-JK tersandung kasus korupsi.

"Mungkin itu jalan Tuhan untuk cepat ke KPK. Mungkin itu cara lain dari Tuhan. Akhirnya karena merasa berkuasa, tak terkontrol, dan melakukan hal yang semau-maunya," ujarnya.

KMP sendiri terdiri dari; Partai Golkar, PPP, PAN, Partai Gerindra dan PKS. Awal terbentuk koalisi ini pada zaman Pilpres 2014 lalu. Pembentukannya bahkan dideklarasikan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, dengan Prabowo Subianto selaku ketua pembina KMP. Dalam pembentukannya, semua partai janji membentuk koalisi yang permanen.

Pembuatan KMP itu, tentu untuk mengkritisi kebijakan pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi dukung pemerintah itu, terdiri dari PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI.

Meski begitu, belum sampai dua tahun Jokowi pimpin negeri, satu per satu partai oposisi dari KMP justru merapat ke pemerintah. Tiga partai sudah menyatakan kesediaan dukung Jokowi meski mengaku tak keluar dari koalisi oposisi.

Senada dengan Efendi, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago juga khawatir pemerintahan Jokowi-JK terjebak di sistem pemerintahan absolut. Dia berharap komposisi partai oposisi dalam bernegara tetap ada.

"Kalau saya, pemerintahan yang absolut, itu pasti koruptif dan diktator. Artinya harus ada oposisi. Oposisi itu jangan dilihat sebagai musuh, tapi lihatlah sebagai kontrol," kata Irma saat dihubungi merdeka.com.

Tanpa kontrol, lanjut dia, pemerintahan akan minim pengawasan. Dampak yang kemudian muncul, yaitu buruknya eksekusi dan program pemerintah.

"Memang harus ada yang mengontrol, harus ada oposisi itu. Enggak bisa pemerintah ini dibiarkan semuanya 'yes bos, yes man', semuanya setuju enggak bisa juga. Siapa yang jamin pemerintah ini tidak ada oknum yang tidak bagus. Artinya harus tetap ada kontrol," terangnya.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres

Jokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres

Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja

Respons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja

"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari

Baca Selengkapnya