Akhirnya PKS ngaku, spanduk tolak BBM untuk 'cari muka'
Merdeka.com - Akhirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui secara terang-terangan, bila aksi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) itu bertujuan mencari simpati masyarakat. Aksi menolak BBM dibumbui dengan cara memasang spanduk tolak kenaikan BBM dimana-mana.
"Kan boleh saja mencari simpati untuk pemilu 2014. Kalau partai lain juga ikut mau pasang spanduk ya pasang saja spanduk lagi. Tapi jangan yang sudah dipasang malah diturunin diganti. Itu tidak demokratis," kata Refrizal, politisi PKS, Minggu (23/6).
Menjelang kenaikan BBM beberapa waktu lalu, PKS memang getol menolak kenaikan. Mereka mensosialisasikan penolakan melalui beragam media, lewat spanduk yang bertebaran di mana-mana hingga lewat teriakan politikusnya di DPR melalui televisi.
Padahal, PKS ini merupakan salah satu partai anggota Koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) bersama Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Sikap PKS tentu memantik beragam reaksi. Terutama dari politisi Demokrat, hingga Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha .
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, bahwa selama dia menjabat sebagai pimpinan fraksi DPR, dia tak pernah merasa berkoalisi dengan partai yang diketuai oleh Anis Matta itu.
"Selama saya jabat ketua fraksi, saya memang tidak pernah merasakan koalisi PKS dengan Demokrat di DPR. Setiap apapun pemerintah dia sering berseberangan, ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh," kata Nurhayati ketika dihubungi, Jumat (21/6).
Terlebih lagi, ketika Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha bahwa koalisi dengan PKS sudah berakhir. Nurhayati menyebut itu merupakan sinyal bahwa PKS sudah tak diinginkan di koalisi.
"Ini kan jubir yang bicara, apalagi yang ditunggu PKS. Sepertinya mereka sengaja bersikap seperti sekarang ini. Ini pengalihan isu. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah merasa berkoalisi dengan PKS," imbuhnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca Selengkapnya5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Gugatan Anies Pagi & Ganjar Sore
sidang perdana besok merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaTerbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaPetugas KPPS di Semarang Temukan Kertas Berlogo PKI dalam Lipatan Surat Suara, Polisi Turun Tangan
Kejadian itu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
Baca Selengkapnya