Mereka siap melayani warga terdampak polusi selama 24 jam.
Pemprov DKI Jakarta menyediakan 31 RSUD dan 44 puskesmas kecamatan untuk melayani warga yang terdampak polusi udara.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, layanan kesehatan ini akan melayani masyarakat selama 24 jam.
"Di puskesmas pun telah tersedia Poli Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan layanan Pojok Polusi untuk edukasi kepada masyarakat," kata Ani dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9).
Selain itu, tambah Ani, Pemprov DKI juga bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan skrining kesehatan, sosialisasi, dan edukasi terkait polusi udara.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam sosialisasi dan edukasi kepada Saka Bhakti Husada (SBH) terkait PHBS yang kemudian akan diteruskan sosialisasi dan edukasi tersebut ke sekolah-sekolah oleh Puskesmas dan SBH.
Ani menyebut, Tenaga Sanitasi Lingkungan di RSUD dan Puskesmas telah melakukan pengukuran kualitas udara secara indoor di ruang tunggu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan satu ruang kelas di satu sekolah terdekat.
"Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga melakukan surveilans ketat penyakit respirasi dan melaporkan dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan Sistem Informasi Surveilans Penyakit Tidak Menular (SI-PTM) serta melakukan analisis," tandas Ani.
Reporter: Lydia Fransisca
Pemprov DKI juga akan membentuk Satgas untuk menangani polusi di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Penyebab utama yang membuat udara Jakarta terlihat keruh karena adanya lapisan inversi.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen
Baca Selengkapnya
Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan.
Baca Selengkapnya
Seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca Selengkapnya
Terdapat 1.112 kebakaran yang terjadi di Ibu Kota pada Januari sampai pertengahan Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca Selengkapnya
Gubernur Jawa Barat buka suara soal PLTU dituding jadi penyumbang polusi Jakarta.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi