Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

<br>Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan


Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

 Wapres mengingatkan efisiensi pengelolaan lingkungan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) bisa menjadi platform bagi perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan tersebut. Terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan.

"PROPER sepatutnya menjadi kompas yang mampu memandu praktik bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup," ucap Ma'ruf Amin dalam sambutannya saat menyerahkan Anugerah PROPER 2023, di Hotel Bidakara Jakarta.


Untuk itu, lebih lanjut Wapres menguraikan poin-poin yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pertama, ia meminta kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan agar terus ditingkatkan.

"Perlu menjadi perhatian bahwa mayoritas peserta tahun ini berada di level BIRU. Di tahun berikutnya, saya harapkan persentase perusahaan akan mendominasi di kategori HIJAU dan EMAS," kata Wapres.


Begitu pula, tambahnya, perusahaan yang masih berada di level HITAM dan MERAH diharapkan segera mengakselerasi tata kelola perusahaan sekaligus memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Kedua, Wapres mengingatkan efisiensi pengelolaan lingkungan perlu dibarengi dengan semangat pemberdayaan masyarakat.

Ia menuturkan, PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat dari tahun sebelumnya.


Dari sisi pemberdayaan masyarakat, sambung Wapres, tercatat dana yang digulirkan perusahaan mencapai 1,56 triliun Rupiah. Selain itu, terdapat lebih dari 20 ribu kegiatan yang menjawab Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan total dana sekitar 57 triliun Rupiah, naik hampir 24 persen sejak pertama kali PROPER diluncurkan pada 2018.

Wapres juga menyerahkan secara langsung penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER Tahun 2023 kepada 79 (tujuh puluh sembilan) perusahaan peringkat PROPER EMAS di Hotel Bidakara Jakarta.


Selain Wakil Presiden RI, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong ikut mendampingi memberikan ucapan selamat kepada perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Anugerah Lingkungan PROPER merupakan penghargaan atas kinerja dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, ekoinovasi. Inovasi sosial dan kepemimpinan lingkungan – Green Leadership Perusahaan. PROPER ini merupakan program yang dimulai sejak 27 tahun yang lalu dan terus melakukan perbaikan dan pada tahun 2023 ini memperoleh penghargaan Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation Award tahun 2023 dari Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi dalam penerapan Life Cycle Analysis, Inovasi Sosial, dan Social Return on Investment (SROI) untuk pengelolaan lingkungan di perusahaan.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan PROPER bertujuan untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Peringkat PROPER terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu ketaatan (BIRU, MERAH, HITAM), dan beyond compliance atau lebih dari ketaatan (EMAS dan HIJAU).

Peringkat tertinggi adalah EMAS dan peringkat terburuk adalah HITAM. Aspek penilaian ketaatan yang dievaluasi dalam penghargaan PROPER meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan nonB3, pengelolaan sampah, dan potensi kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan. Extraordinary Turnaround dan Lompatan Jaga kelangsung bumi



Dalam laporannya, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong mengungkapkan, Tema Green Leadership Perusahaan tahun ini adalah Extraordinary Turnaround yang menjelaskan terdapat lima lompatan untuk menjaga kelangsung bumi dan manusia, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Pengurangan Kesenjangan, Pemberdayaan Perempuan, Sistem Pangan yang sehat untuk manusia dan ekosistem, serta mengubah sistem energi untuk meningkatkan efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

Berikut Adalah Penerima Green Leadership Utama:
1. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero);
2. Nicke Widyawati - Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
3. Donny Arsal - Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero);
4. Lucas Kurniawan - Presiden Direktur PT Austindo Nusantara Jaya; dan
5. Irwan Hidayat – Presiden Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.



Sedangkan penerima Green Leadership Madya yaitu:
1. Didik Subagyo - General Manager PT Kilang Pertamina Internasional Sei Pakning;
2. Hendra Nasution - General Manager PT Pertamina Gas Area Jawa Bagian Barat; dan
3. Gema Iriandus Pahalawan - General Manager PT Badak.

Wapres dan KLHK Nilai 3 Kadis Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota Ini Sukses Kelola Lingkungan
Wapres dan KLHK Nilai 3 Kadis Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota Ini Sukses Kelola Lingkungan

Anugerah Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU RI Luruskan Kabar Komisioner KPU Jayapura Dijemput Paksa dari Hotel Tempat Pleno
KPU RI Luruskan Kabar Komisioner KPU Jayapura Dijemput Paksa dari Hotel Tempat Pleno

Sebab, lambatnya proses perhitungan suara oleh komisioner KPU Jayapura.

Baca Selengkapnya
Wapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu
Wapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu

Menurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.

Baca Selengkapnya
16 Tahanan Polsek Tanah Abang Kabur Lewat Ventilasi, Dua Orang Berhasil Diamankan
16 Tahanan Polsek Tanah Abang Kabur Lewat Ventilasi, Dua Orang Berhasil Diamankan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut para tahanan dapat meloloskan diri dengan cara melewati ventilasi ruang sel.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Baca Selengkapnya
10 Bidang Tanah Milik Gubernur Malut Disita KPK, Ada Hotel yang Siap Beroperasi
10 Bidang Tanah Milik Gubernur Malut Disita KPK, Ada Hotel yang Siap Beroperasi

Penyitaan tersebut pun sehubungan dengan optimalisasi aset recovery dari hasil kejahatan korupsi Kasuba.

Baca Selengkapnya
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya