TNI Belum Terima Laporan Prajurit Melanggar Netralitas Selama Pemilu

Menurut Yusri, apabila ada pelanggaran nantinya akan dilaporkan oleh pihak Bawaslu selaku pengawas pemilu ke pihaknya selaku pengawas internal TNI.

“Dari Bawaslu sampaikan keberatan kita tentang keberadaan oknum yang mungkin lakukan pelanggaran. Tapi selama ini belum ada,” tuturnya.

Hal ini juga masuk dalam bagian pengarahan operasi gaktib dan yustisi yang digelar hari ini.

“Ini kerahkan seluruh prajurit polisi militer baik darat, laut dan udara. Jadi seluruh Indonesia melakukan operasi ini secara serentak selama sepanjang tahun 2024,” ujarnya.

“Kemudian apabila itu yang lakukan pelanggaran. Maksudnya TNI atau oknum pom? Tentunya sanksinya disesuaikan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan KUHPM maupun KUHP,” tambah Yusri.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menjamin prajurit aktif tetap netral tidak terjun dalam politik praktis. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang TNI.

“Untuk masalah netralitas saya rasa secara undang-undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus kepada awak media, Kamis (1/ 2).

Menurutnya, netralitas prajurit TNI, sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga, apabila ada yang melanggar akan ada sanksi yang keras dijatuhkan kepada setiap prajurit.

Terlebih Agus menilai agenda pemilu ini turut diawasi banyak pihak. Maka dari itu apabila ada prajurit TNI yang melakukan kecurangan dengan bersikap tidak netral bisa langsung melaporkan kejadian itu.

“Dan yang paling penting dalam pelaksanaan nanti pemilihan umum pencoblosan dimana disitu KPU, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat, partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu. Sehingga tidak terjadi kecurangan,” tambahnya.