Herman didukung 34 DPD dan DPC HNSI.
Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII secara aklamasi menetapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028.
Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI secara bulat mendukung Herman Herry untuk memimpin HNSI lima tahun ke depan.
Penetapan Herman Herry sebagai Ketum HNSI, Munas VIII HNSI 2023 juga sekaligus menerima laporan pertanggungjawaban pengurus HNSI periode 2018-2023.
“Setelah mendengar dari 34 DPD HNSI dan seluruh pengurus DPC dan berdasarkan dokumen para pengurus DPD, apakah peserta setuju pimpinan HNSI periode 2023-2028 adalah Bapak Herman Herry,” tanya pimpinan sidang, di Hotel Harris Sunset Road, Denpasar, Bali, Jumat (3/11).
“Setuju, HNSI Jaya,” jawab seluruh peserta Munas VIII HNSI dengan riuh.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menetapkan Munas VIII HNSI masa bakti 2023-2028 mengesahkan Herman Herry sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2023-2028,” lanjut pimpinan sidang.
“Ini hal yang membanggakan, tapi sekaligus ini menjadi beban dan tanggung jawab. Saat diputuskan tadi oleh pimpinan sidang, saya berdoa kepada Tuhan semoga saya diberi kemampuan untuk bisa memikul amanah ini,” kata Herman Herry mengawali sambutannya.
Putra asal Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, akan berkomitmen untuk berjuang bersama pengurus pusat dan daerah HNSI demi kesejahteraan nelayan di tanah air.
“Saya diberi tanggung jawab dan tugas utama saya adalah untuk mensejahterakan nelayan di seluruh Indonesia,” tegas Herman Herry.
Herman Herry menyadari, amanah memimpin HNSI merupakan tantangan baru baginya. Bagaimana tidak, amanah memimpin HNSI tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, namun tanggung jawab sosial yang cukup berat untuk mensejahterakan nelayan.
Ketum Herman mengatakan, dalam kepemimpinannya yang akan menjadi fokus kerjanya ialah akan memberikan data kapal dan nelayan yang akurat kepada Pemerintah Indonesia, sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi bisa secara akurat didapatkan oleh nelayan kecil.
"Contoh kongkrit data kapal nelayan yang tidak jelas, data jumlah nelayan yang tidak jelas. Ini yang kami sandingkan dengan pemerintah dan memberikan data. Sehingga, bersama-sama dengan pemerintah dan kementrian untuk mewujudkan program-program, termasuk usulan-usulan nelayan yang mana usulan itu tentunya berefek kepada kesejahteraan dan bantuan kepada nelayan," kata Herman.
Ia menyebutkan, bahwa yang paling dia soroti persoalan di nelayan bahwa BBM subsidi yang seharusnya didapatkan nelayan kecil malah itu dinikmati oleh nelayan industri.
"Nomer satu adalah subsidi BBM, persolaan subsidi BBM hari ini, BBM subsidi itu bukan dinikmati oleh nelayan kecil, tetapi nelayan industri," imbuhnya.
Meski demikian, Herman Herry meyakini, kesejahteraan nelayan akan bisa terwujud jika seluruh pengurus HNSI baik tingkat pusat hingga daerah saling mendukung dan bergandengan tangan.
“Tanpa kalian semua, saya bukan siapa-siapa. Saya menjadi kuat kalau seluruh DPD dam DPC seluruh Indonesia saling bergandengan tangan. Kita saling mendorong untuk mensejahterakan seluruh nelayan di Indonesia,” demikian Herman Herry.
Herman Hery menyadari, amanah memimpin HNSI merupakan tantangan baru baginya.
Dua tahun pascakemerdekaan Indonesia, Menteri Muda Penerangan AR Baswedan, Menteri Muda Luar Negeri H Agus Salim dan rombongan delegas berangkat ke sejumlah negara timur tengah untuk mencari dukungan dan pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ini merupakan keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Baca Selengkapnya
Mahfud kembali mengingatkan tentang persatuan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Peningkatan nilai saham BBRI selaras dengan kinerja BRI yang terus tumbuh secara berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Meski tidak mempunyai kewenangan, HNSI harus menjadi payung bagi nelayan.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan menyebutkan, dalam pertemuannya itu tidak berlangsung lama.
Baca Selengkapnya
Ada-ada saja kejadian unik dari jemaah Haji Indonesia di tanah suci.
Baca Selengkapnya
Santunan tersebut merupakan bukti hadirnya negara memberikan kepastian hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.
Baca Selengkapnya
Samsi Sastrawidagda, pria yang lahir pada 13 Maret 1894 di Solo ini merupakan Menteri Keuangan Pertama di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi