Tangani Penyandang Disabilitas, Kemensos Gandeng PP Muhammadiyah
Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu kolaborasi antara pemerintah dan sumber daya yang ada di masyarakat.
Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu kolaborasi antara pemerintah dan sumber daya yang ada di masyarakat.
Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu kolaborasi antara pemerintah dan sumber daya yang ada di masyarakat. Salah satunya, dengan Ormas Muhammadiyah.
Untuk mewujudkan masyarakat inklusi bagi penyandang disabilitas Kementerian Sosial telah berperan aktif memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan bukan hanya memberikan bantuan dan fasilitas.
"Mewujudkan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup melalui program-program rehabilitasi sosial, pendidikan inklusi serta pemberdayaan ekonomi. Kami berupaya memastikan setiap individu memiliki kesempatan sama dalam partisipasi aktif di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya pada acara Halal Bihalal himpunan disabilitas Muhammadiyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta Jalan KH Ahmad Dahlan – Ciputat, Sabtu (27/4/2024).
Melalui acara tersebut, bisa menjadi inspirasi cukup besar bagi upaya memberikan dukungan, penghormatan penghargaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sekaligus membuka lebih banyak pintu untuk pemahaman dan kerjasama antar elemen masyarakat, tetapi membantu menghapus stigma dan diskriminasi yang seringkali dihadapi oleh mereka.
"Momen ini jadi langkah maju dalam upaya perjalanan panjang menuju indonesia yang lebih inklusi bagi semua warganya. Marilah kita terus berupaya dan mengapresiasi upaya dengan menghadirkan lebih banyak lagi kegiatan serupa yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkumpul dan berinteraksi serta memperkuat jaringan kerjasama yang berkelanjutan dan afirmasi dukungan terhadap penghormatan penghargaan dan pemenuhan hak-hak disabilitas demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dalam mendorong kesejahteraan sosial," ungkapnya.
Mewakili Kemensos, Salahuddin Yahya secara simbolis menyerahkan bantuan ATENSI berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu dengar, tongkat penuntun adaptif dan kursi roda dalam rangka halal bihalal 1000 Difabel total bantuan senilai Rp 92.792.000 yang diserahkan kepada MPKS PP Muhammadiyah Jakarta melalui UPT Sentra Handayani Jakarta.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menilai para penyandang disabilitas adalah kehidupan yang mereka sendiri tidak kehendaki dan alam pikiran Muhmmadiyah harus melayani serta memberi ruang bagi mereka.
"Kami mengkoordinasikan lewat kelembagaan dengan berbagai program pembinaan dengan memfasilitasi dan menyelesaikan kendala dengan menampung mereka di sekolah-sekolah Muhammadiyah agar menjadi manusia khairunnas anfauhun linnas sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya, " tandas Haedar.
Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah Mariman Darto menyatakan penyandang disabilitas salah satu yang ditangani Muhammadiyah dan perlu kolaborasi dengan pemerintah," ujarnya.
Sesuai peraturan setidaknya dua persen penyandang disabilitas bisa masuk dunia kerja, sehingga internal Muhammadiyah merespon agar masjid-masjid serta lembaga pendidikan menjadi teladan menangani penyandang disabilitas.
merdeka.com
Selain penyandang disabiitas, kolaboarasi pendataan dilakukan seperti yatim dan yaim piatu (YAPI) dan lanjut usia (lansia) sebagai penguatan model panti.
merdeka.com
Bambang mengatakan bahwa saat ini teman-teman penyandang disabilitas masih diposisikan sebagai objek dan merasa dipinggirkan.
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diberikan atas peran perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Baca SelengkapnyaMomen haru itu terjadi saat Hajatan Rakyat bersama calon presiden Ganjar Pranowo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2).
Baca SelengkapnyaKapolsek Tenayan Raya mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu semua warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
Baca Selengkapnya40 berkas dinyatakan pelanggaran dan 4 bukan pelanggaran pidana pemilu.
Baca SelengkapnyaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kediri sebelumnya berencana merehabilitasi mental kepada para santri yang menyaksikan kasus penganiayaan.
Baca Selengkapnya10 Ribu masyarakat Siantar-Simalungun hadir dalam kampanye tersebut
Baca SelengkapnyaKebijakan Kapolri memberi kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi polisi sangat baik melalui persepektif HAM.
Baca SelengkapnyaHadir di Atas Panggung Kampanye, Ketua Kelompok Disabilitas Ungkap Kesan Mendalam: Pak Ganjar Sangat Perhatikan Kami
Baca Selengkapnya