Taksi online bikin kompetisi tak adil, pemerintah harus buat aturan

Merdeka.com - Kemelut antara taksi berbasis aplikasi online dan konvensional disarankan segera diselesaikan. Pakar transportasi Universitas Pancasila (UP) Hera Zetha menuturkan, untuk saat ini masyarakat lebih memiliki taksi online karena alasan tarif murah dan aman. Di sisi lain, taksi online dianggap merugikan pemerintah karena termasuk taksi non pajak.

"Taksi online lebih dipilih karena lebih murah, mobil lebih wangi bersih, nyaman dan bisa menilai sopir," kata Hera, Selasa (15/3).

Menurutnya, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi musti duduk bersama merumuskan jalan keluar dari keberadaan taksi online ini.

"Harus ada mekanisme dan aturannya. Jadi taksi online ini bikin kompetisi yang kurang adil, karena di negara lain taksi online juga diprotes," ucapnya.

Untuk kenyamanan penumpang, dia menyarankan agar taksi-taksi legal konvensional bisa menjamin keamanan dan kenyamanan. Dan yang diminati masyarakat saat ini memang fasilitas taksi yang murah dan aman.

"Bukan mahal dan aman atau murah tapi tidak nyaman," tandasnya.

Pemerintah sebaiknya membuat perubahan dalam regulasi transportasi. Misalnya membuat taksi konvensional ini juga bisa dilacak keberadaannya, dan konsumen juga bisa memberi penilaian terhadap pengemudi.

"Kalau perlu tax untuk taksi konvensional direduksi juga untuk mereduksi argo. Intinya, masyarakat perlu transportasi yang murah dan aman," kata Hera.