SBY: Penyerapan anggaran ada yang hampir tak bergerak
Merdeka.com - Tingkat penyerapan anggaran di daerah ternyata masih jalan di tempat. Kondisi ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin. Pasalnya, rendahnya penyerapan anggaran yang didanai dari APBD maupun APBN tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Ada sejumlah kementerian yang bagus penyerapannya, ada sejumlah kementerian, lembaga dengan pemerintah daerah yang hampir tidak bergerak, ini juga saya prihatin," ungkap SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Kamis (25/7).
Presiden meminta agar jajaran pemerintah pusat maupun daerah memiliki tekad untuk membuat implementasi anggaran lebih baik lagi. Terlebih, pemerintah berencana meningkatkan aliran dana ke daerah menjadi di atas Rp 500 juta per tahun.
"Kita merancang tahun depan anggaran yang kita alirkan ke daerah lebih itu lebih besar lagi. Kalau tahun ini masih di bawah Rp 500 triliun, tahun depan itu sudah di atas Rp 500 triliun dalam rangka desentralisasi fiskal," ungkapnya.
Meski demikian, presiden menyatakan ada kenaikan yang cukup signifikan di pemerintah pusat di bidang penyerapan anggaran. Jumlahnya saat ini sudah mencapai 11,8 persen dibandingkan triwulan tahun sebelumnya yang hanya 7,55 persen dari anggaran yang disediakan APBN.
"Pemerintah pusat mengalami pembaikan dibandingkan triwulan pertama tahun 2011 dulu itu naik atau meningkat 11 dikurangi 7,55 pendek kata kalau 2011 triwulan I hanya diserap 7,55 persen sekarang naik 11,8 persen. Menurut saya mestinya bisa ditingkatkan lagi, atau malah lebih bagus," tandasnya.
Secara khusus SBY meminta pada jajarannya untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap anggaran yang disediakan pemerintah untuk tahun berikutnya.
"Gunakan dengan baik, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, itu lah semangat yang akan terus saya tingkatkan mulai tahun ini dan tahun-tahun mendatang," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaSBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya