Rencana Pembangunan Jalan Puncak II Kembali Mencuat, Butuh Rp1,2 Triliun
Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menilai pembangunan jalan baru mutlak dilakukan sebagai solusi mengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor.
Pembangunan jalan baru yang dimaksud Budi yakni Jalur Poros Tengah Timur atau lebih dikenal Puncak II. Sebagai solusi jangka panjang dalam upaya memecahkan masalah kemacetan di kawasan Puncak.
"Jalan keluar terbaik untuk memecahkan persoalan di Puncak adalah pembangunan jalan baru. Mana yang memungkinkan antara Puncak I atau Puncak II. Sekarang baru disurvei," kata Budi usai uji coba sistem 2-1 di Puncak, Minggu (27/10).
Nantinya hasil survei akan menjadi semacam kajian dan menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merealisasikan pembangunan.
Butuh Rp1,2 Triliun
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, mendorong percepatan pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (Puncak II).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, Puncak II sempat dibangun kemudian mangkrak sejak 2014. Syarifah memprediksi untuk membangunnya kembali, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.
"Kita (Pemkab Bogor) tidak sanggup dengan APBD. Pemkab Bogor sudah menyiapkan lahannya. Hanya tinggal pekerjaan fisiknya. Makanya kami dorong terus untuk ini dibangun," kata Syarifah.
Menurutnya, jika jalan sepanjang 56 kilometer ini terbangun, sekitar 50 persen kendaraan yang melintasi Jalan Raya Puncak akan berpindah ke Puncak II. Terutama pengendara dengan tujuan Cianjur maupun Bandung.
"Dengan adanya Poros Tengah Timur, yang mau ke Cianjur atau Bandung tidak perlu lewat Puncak lagi. Tapi bisa lewat jalan baru ini. Masuk dari Sukamakmur tembus ke Cianjur," katanya.
Berharap Dibangun 2020
Bupati Bogor, Ade Yasin pun terus melakukan lobi dengan pemerintah pusat agar bersedia membangun infrastruktur jalan di Poros Tengah Timur. Dia juga berharap kajian yang dilakukan seperti diungkapkan Budi Setiyadi segera selesai dan pembangunan dimulai tahun 2020.
"Saya dengan di Kementerian PUPR sudah masuk program pembangunan. Mudah-mudahan bisa masuk tahun depan dan segera dibangun. Pemkab Bogor sifatnya mendorong saja agar segera terealisasi," kata Ade.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mewanti-wanti pemerintah pusat agar tidak menjadikan Poros Tengah Timur ini sebagai jalan bebas hambatan (tol). Menurutnya, hal itu tidak akan bisa membangkitkan perekonomian warga sekitar.
"Tujuan awalnya pembukaan Poros Tengah Timur itu selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, tapi juga untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat di sekitar jalan. Membangkitkan perekonomian dan meningkatkan aksesbilitas warga," tegas Rudy.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belasan tersangka tersebut merupakan aktor intelektual yang melakukan pungli sejak tahun 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meresmikan tiga ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaDirektur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polres Bantul memetakan jalur rawan kecelakaan dan bencana jelang persiapan menyambut arus mudik Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi industri konstruksi untuk menghasilkan proyek-proyek inovatif.
Baca SelengkapnyaPara tahanan yang membayar bakal mendapat service, namun bagi yang tidak menyetor pungli dibuat tidak nyaman.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaMulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB dan arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.
Baca SelengkapnyaAda juga Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Selatan. Namun, pengoperasiannya juga masih sebatas dari arah Bandung/Purwakarta sampai Kutanegara.
Baca Selengkapnya