Presiden SBY: Masih ada pungutan liar di sekolah

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, masih ada pungutan-pungutan liar di tingkat sekolah yang memberatkan orang tua siswa. Kondisi itu dia ketahui karena menerima berbagai pesan singkat dari masyarakat yang mengeluhkan adanya biaya-biaya di luar pendidikan.

"Saya masih menerima SMS dan berbagai dari berbagai sumber bahwa masih ada pungutan-pungutan yang sepatutnya tidak dipungut oleh SD swasta dan SD negeri," kata SBY dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Terbatas di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (31/7).

Menurut SBY, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah diberikan pemerintah untuk mengurangi adanya pungutan-pungutan oleh sekolah. Dengan adanya BOS itu, sekolah tidak dapat memberikan beban biaya yang bisa membebani orang tua siswa.

"Sekali lagi dengan ada BOS kita tingkatkan ini tidak perlu ada pungutan membebani orang tua siswa," ujar Presiden.

SBY mencatat adanya peningkatan dana BOS hampir mencapai 50 persen dari angka yang dibayarkan melalui APBN untuk tahun ini. Dengan besaran itu, dia berharap dapat mengurangi kekurangan-kekurangan di beberapa daerah.

"Untuk SD dan yang sederajat itu dari Rp 397 ribu menjadi Rp 580 ribu, kenaikannya hampir mencapai 50 persen. Kemudian SMP dan yang sederajat dari Rp 570 ribu meningkat menjadi Rp 710 ribu," ujar Presiden.

Untuk memastikan dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik, SBY mendukung sistem monitoring dan evaluasi menggunakan e-monitoring. Teknologi ini membuat akses terhadap penggunaan dana BOS menjadi lebih transparan karena mudah diakses oleh setiap orang.

"Pada tahun lalu diadakan sidang gabungan DPR dan DPD, saya menyampaikan dengan dialihkannya implementasi BOS dari pusat ke daerah, alhamdulillah hambatan itu dapat diatasi dengan e-monitoring, atau monitoring dengan evaluasi yang baik kita bisa memastikan bahwa semua itu mengalir tepat pada saatnya," kata Presiden.