Presdir Soal Covid-19 di Freeport: Total Kumulatif Kasus 188, Angka Kesembuhan 134

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk menjaga produktivitas perusahaan sambil tetap melawan penyebaran Covid-19. Dua hal itu harus dijalankan secara bersamaan.

Dia mengakui cukup banyak karyawan PTFI yang tertular Covid-19. Namun demikian, ada hal yang memberikan harapan, yakni angka kesembuhan yang tinggi hingga mencapai 60 persen.

"Dari dari total kumulatif kasus 188, itu angka kesembuhannya 134. Sementara sisanya 54 sebagian besar atau 50 itu berada di tempat-tempat isolasi. Yang pakai ventilator tidak ada. Yang pakai respirator ada 2," kata dia dalam diskusi daring, Minggu (21/6).

Ada pula karyawan yang meninggal dunia. Mereka yang meninggal dunia tersebut, jelas Tony, memiliki penyakit bawaan. "Sekarang ada 54 kasus positif. Dari 188 total 134 sembuh, sekarang ada 54 (positif). Yang meninggal ada 4 orang dan mereka menderita penyakit lain yang sudah lama," ujar dia.

Pihaknya terus meningkatkan kapasitas penanganan Covid-19, seperti pengadaan alat rapid test hingga tes PCR. Alat-alat itu, tegas dia, tidak hanya digunakan oleh internal Freeport saja, tapi untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Mimika.

"Rapid test kita sudah sediakan untuk kita sudah ada 50.000 alat rapid test. kita sudah mendatangkan alat PCR dan PCR kita ini juga dipakai oleh kabupaten Mimika sebagai labnya. dan beberapa kabupaten lain di sekitar Mimika. Walaupun kabupaten Mimika akhirnya punya satu alat PCR. Kita juga bantu mereka untuk menginstalasi PCR tersebut supaya bisa beroperasi," terang dia.

PTFI juga memberikan dukungan berupa bahan pokok kepada masyarakat di sekitarnya. Dukungan berupa edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19 juga dilakukan pihaknya.

"Kita membantu masyarakat sekitar. Terutama 7 suku yang memang suku-suku kerabat di sini. dalam bentuk sosialisasi tentang bahaya Covid-19 dan juga protokol-protokol kesehatan. Kita terbitkan buku panduan baik untuk karyawan kita juga untuk masyarakat. dan bantuan bahan makanan yang sekarang jumlahnya sekitar Rp 10 miliar sekarang ini," ungkapnya.

Kabar Bupati Mimika Minta Operasi Ditutup Sementara

Wenas juga mengomentari kabar terkait permintaan Bupati Mimika agar Presiden Joko Widodo menghentikan sementara operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal tersebut sebagai imbas adanya karyawan yang tertular Covid-19.

Dia menegaskan, hal tersebut merupakan wewenang Bupati Mimika. Kebenaran terkait kabar itu pun sebaiknya ditanyakan langsung kepada Bupati. Namun demikian, dia menegaskan bahwa komunikasi dan kerja sama PTFI dan Pemda Mimika berjalan dengan baik.

"Kita terus berkomunikasi walaupun memang Pak Bupati waktu sempat mengirimkan surat ke Pak Presiden tapi apakah suratnya terkirim atau tidak terkirim mungkin bisa tanyakan ke Bupati," ujar dia dalam diskusi daring, Minggu (21/6).

"Tapi komunikasi kita dengan Pak Bupati jalan terus. Pak Bupati malah juga mengapresiasi beginilah kita seharusnya. Tadi pagi juga sempat komunikasi dengan Pak Bupati," imbuh dia.

Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan Pemda Mimika. Pihaknya juga rutin berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Mengingat ada sejumlah kebijakan penanganan Covid-19 yang berbeda dengan yang dilakukan di daera lain.

"Karena memang Papua banyak kebijakan yang agak berbeda, kayak contohnya saat ini masih ada jam malam di Mimika. Jam 7 malam sudah tidak. boleh ada orang di luar rumah," ujar dia.

PTFI terus berupaya menjaga produktivitas di tengah wabah Covid-19. Menurut Tony, patut diapresiasi bahwa di tengah pandemi Covid-19, PTFI tetap bisa menjaga produktivitas, bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan.

"Memang saya bangga sekali dengan karyawan kita di lapangan dengan ketangguhan dan ketabahannya, kegigihannya dalam situasi sulit seperti ini tetap bisa memproduksi secara lancar dan mencapai target bahkan melebihi target yang kita tetapkan. Sehingga hasilnya akan sangat baik bukan hanya bagi perusahaan tapi juga bagi bangsa dan negara ini. Seperti diketahui PTFI ini sekarang 51,2 persen dimiliki oleh pemerintah," tandas Tony.