Polri Soal Penertiban Buzzer: Yang Jadi Masalah Aktif Sebarkan Isu Provokasi
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai perlunya penertiban para buzzer, baik itu dari pihak pro atau pun kontra terhadap pemerintah. Soal itu, Polri merasa tidak ada masalah selama memang masih dalam koridor hukum.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menyampaikan, buzzer yang merupakan frasa dari suara lebah berdengung, kini dimaknai sebagai upaya menyebarluaskan konten atau pun narasi. Dari sini, maka pemahamannya pun bisa digunakan positif atau negatif.
"Sepanjang itu konstruktif dan positif, tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, itu tidak persoalan, membawa kebaikan," tutur Asep usai acara forum diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Yang menjadi masalah adalah, lanjut Asep, buzzer yang aktif menyebarkan konten negatif. Baik itu isu bernada provokasi tanpa dasar yang jelas, hingga memainkan berita bohong alias hoaks.
"Buzzer yang memiliki niat tidak baik seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan sebagainya, itu melanggar hukum dan akan kami tindak secara proporsional," kata Asep.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, para buzzer perlu ditertibkan. Kendati begitu, dia menyebut, penertiban tersebut harus dilakukan kedua belah pihak, bukan hanya buzzer yang mendukung pemerintah saja.
"Saya pikir memang perlu (buzzer ditertibkan)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Moeldoko menyebut para buzzer Presiden Jokowi tak satu komando saat melakukan aktivitas di media sosial. Mereka merupakan para relawan dan pendukung fanatik Jokowi ketika Pilpres 2019.
"Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin, akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak," katanya.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan bahwa perlu kesadaran dari semua pihak untuk menurunkan tensi saat ini. Moeldoko juga meminta agar para pendukung tokoh politik menata ulang kembali cara berkomunikasi, khususnya di media sosial.
Menurut dia, para pendukung tokoh politik masih bisa mengkritik namun tanpa saling menyerang dan menjelekkan. Dia mengimbau, semua pihak yang ingin mengkritik pemerintah atau tokoh politik lainnya agar menggunakan diksi yang lebih tepat.
"Menurut saya sih buzzer-buzzer itu harus ditinggalkan lah, kan pemilu juga sudah selesai. Jadi (pakai) bahasa-bahasa persaudaraan, kritik sih kritik, tapi harus dengan bahasa-bahasa yang, kadang-kadang enggak enak juga didengar," jelas Moeldoko.
Dia mengaku, telah meminta pendukung fanatik dan relawan Jokowi untuk bersikap lebih dewasa dan tak emosional saat merespons suatu hal. Namun, kata Moeldoko, hal itu sulit dilakukan sebab mereka telah terpolarisasi sejak pilpres.
"Jadi perlu memang masing-masing menyadari lah bagaimana membangun lagi situasi yang enjoy. Jangan politik diwarnai dengan tegang, politik diwarnai dengan saling menyakiti. Menurut saya enggak pas lah," ucapnya.
Moeldoko menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak alergi terhadap kritikan. Namun, dia meminta agar kritik yang disampaikan tidak sampai menghina simbol negara.
"Tapi ya tadi, harus bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Kalau sepanjang kritik oke-oke aja, biasa. Enggak alergi kita," terang Moeldoko.
Reporter: Nanda Perdana
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya2 Bintara Polri Dihukum Komandan Gara-Gara Naik Pangkat Belum Didampingi Bhayangkari 'Jangan Kumis Saja Ditebalin'
Dua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polri Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal Polisi Bongkar Presiden SBY Pusing Pilih Kapolri pada 2008, Ada Calon yang Hobinya Merokok
Komjen Polisi (Purn) Oegroseno mengungkap rahasia saat dirinya masih mengabdi di Polri.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPolri Ungkap Situasi Keamanan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Pencoblosan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 besok.
Baca Selengkapnya