Pemerintah harus pikir nasib petani tembakau bila harga rokok naik
Merdeka.com - Isu akan ada kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu perbungkus, menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak setuju jika pemerintah menerapkan wacana tersebut.
Dia meminta semua kebijakan harus dipikirkan matang-matang sebelum diterapkan. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang salah termasuk dengan menaikkan harga rokok karena ada rakyat kecil yang terkena imbas.
"Saya bukan tidak setuju tanpa alasan. Saya minta pemerintah lebih hati-hati," katanya, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/8).
Pemerintah, kata dia, jangan hanya melihat dari sisi kesehatan. Sebab, ada nasib petani tembakau yang perlu dipikirkan dan para buruh yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
"Harus diperhatikan juga dari aspek industri, di bawah industri ada petani tembakau. Ada ketenagakerjaan," ujar dia.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, menciptakan lapangan pekerjaan sangat sulit jika para buruh di PHK gara-gara harga rokok naik.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaUsai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Bea Cukai 2023 Tak Capai Target Gara-Gara Cukai Rokok Naik 10 Persen
"Ini menyebabkan produksi rokok mengalami penurunan terutama golongan 1 yaitu produsen terbesarnya," ucap Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya
Tujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya