Merdeka.com - Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aloysius Kiik Ro menegaskan tetap melanjutkan proyek pembangunan jembatan jalan trans Papua di Kabupaten Nduga. Kali ini pembangunan tersebut akan melibatkan TNI-Polri.

"Presiden menginginkan pembangunan jalan terus. Mulai minggu depan akan dilanjutkan, pola kerjanya ada pendampingan langsung dari anggota TNI-Polri, Istaka Karya dan kontraktor lainnya," katanya di Lanud Hasanuddin Maros, Jumat (7/12).

Dia menuturkan melalui perintah Panglima TNI, anggota TNI akan terlibat langsung dalam proses pengerjaan proyek hingga selesai, sama seperti pembukaan lahan pertama dilaksanakan Batalyon Zeni Zipur bidang Konstruksi atau Yon Zikon TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, dikawal pasukan tempur TNI dan anggota Polri.

"Kami sudah rapat dengan Panglima serta Menteri PUPR, jadi semua ada perbaikan, akan ada pendampingan dalam dua hal. Pertama, TNI bekerja secara khusus, karena ada keahlian mereka di situ. Kedua, pos pengamanan ditambah di titik-titik rawan di mana para pekerja sipil bekerja," katanya.

Sedangkan untuk jumlah pekerja sipil dari PT Istaka Karya tetap ditambah. Selain itu, pascapenembakan, sama-sama akan dihitung jumlah anggaran yang dibutuhkan hingga akhir bulan ini dan selanjutnya dihitung dalam anggaran baru sesuai alokasi dana. Untuk alokasi dana bagi TNI yang ikut membantu penyelesaian proyek jembatan yang hampir selesai di lokasi kejadian, kata dia, juga masih dihitung agar proyek tersebut cepat selesai.

"Target penyelesaian jembatan sebenarnya akhir Desember 2019 sesuai kontrak dengan Kemeterian PUPR, namun karena ada peristiwa itu maka pembangunan terhambat. Tetapi untuk jalan trans Papua sudah hampir selesai," katanya.

Ia menyebutkan khusus proyek jembatan yang dikerjakan tercatat sebanyak 35 proyek, 21 diantaranya dikerjakan PT Brantas Abibpraya dan 14 sisanya dikerjakan PT Istaka Karya yang merupakan salah satu BUMN. Komisaris PT Istaka Karya Iswanto Sunaryo pada kesempatan itu menuturkan, sesuai dengan arahan Panglima TNI bersama pihak Kementerian PUPR dan dikuatkan perintah Presiden, proyek tersebut harus tetap jalan.

"Soal keamanan Papua nantinya kita serahkan kepada aparat keamanan TNI dan Polri," katanya di sela acara serah terima 14 jenazah korban penembakan di Lanud Hasanuddin.