Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik

<br>Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik<br>


Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik

NasDem melihat belakangan kinerja KPK malah tampak merosot dan memprihatinkan.

Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi menanggapi adanya pemanggilan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi menanggapi adanya pemanggilan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Cak Imin dipanggil dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik

Menurutnya, jangan salahkan publik jika kemudian menilai lembaga antirasuah itu telah menjadi alat politik.

"Dalam konteks Cak Imin sebetulnya taat. Kasus 2012 setelah tiga orang yang sudah diproses dengan hukum, sudah berhenti. Sudah lama sepi, sudah lama kelihatan enggak ngapa-ngapain. Selama 13 tahun tidak ada kelanjutan proses hukum, tiba-tiba begitu Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, tiba-tiba muncul dari KPK (panggilan pemeriksaan)," tutur Gus Choi di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

"Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikirannya dari KPK, tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini, ini betul proses hukum atau ini politik, KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik, kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan salahkan," sambungnya.

merdeka.com

Menurut Gus Choi, pemanggilan pemeriksaan terhadap Cak imin atas kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lebih dari 10 tahun yang lalu itu tidak masuk akal.

Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik
Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik

Sama halnya dengan kasus Formula E yang dikaitkan dengan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar, nggak ada masalah, nggak ada yang salah, prosedur segala macam nggak ada (salah), kemudian seolah dipaksakan, itu terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata," jelasnya.

merdeka.com

Oleh karena itu, kata Gus Choi, masyarakat menginginkan KPK menjadi lembaga hukum pemberantasan korupsi yang independen dan profesional.

Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik

"Tidak atas dasar pesanan elite politik tertentu, kelompok tertetu, atau siapalah tertentu-tertentu lainnya. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era orde baru yang jadi problem kita adalah ini korupsi dan kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh besar, dan KPK-lah yang menjadi andalan kita," terangnya.

merdeka.com

Namun begitu, dia melihat belakangan kinerja KPK malah tampak merosot dan memprihatinkan. Ke depan, diharapkan agar lembaga antirasuah itu harus berdaya, independen, serta memiliki para pemimpin yang berintegritas.

"Bukan orang-orang titipan sana sini, kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan zolim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu kalau digunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memenuhi potensi untuk memimpin hanya gara-gara orang tertentu, kemudian menggunakan alat KPK," Gus Choi menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana
Sumber: Liputan6.com

Mahfud MD Bicara soal KPK Panggil Cak Imin: Itu Bukan Politisasi Hukum
Mahfud MD Bicara soal KPK Panggil Cak Imin: Itu Bukan Politisasi Hukum

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku menerima surat panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Dahnil Anzar: Banyak yang Ragu Ketika Prabowo Jadi Menteri Pertahanan
Dahnil Anzar: Banyak yang Ragu Ketika Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

Dahnil Anzar menjawab keraguan publik lewat buku terbarunya.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024
Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK: 75 Persen Masyarakat Terlibat Politik Uang di Pemilu 2019
KPK: 75 Persen Masyarakat Terlibat Politik Uang di Pemilu 2019

KPK berharap tokoh masyarakat hingga tokoh perempuan bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang.

Baca Selengkapnya
Wapres Tidak Masalah Cak Imin Diperiksa KPK, Asal Tak Ada Unsur Politisasi
Wapres Tidak Masalah Cak Imin Diperiksa KPK, Asal Tak Ada Unsur Politisasi

Wapres Ma'ruf Amin ikut mengomentari soal pemanggilan Cak Imin oleh KPK

Baca Selengkapnya
Anas Sindir Capres Merasa Dijiegal: Kalau Koalisi Tak Cukup Bukan Penjegalan
Anas Sindir Capres Merasa Dijiegal: Kalau Koalisi Tak Cukup Bukan Penjegalan

"Jadi saya tegaskan, saya melihat tidak ada bacapres yang dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik," kataAnas.

Baca Selengkapnya
Terancam Dipecat PDIP, Ini Sederet Kiprah Budiman Sudjatmiko di Dunia Politik
Terancam Dipecat PDIP, Ini Sederet Kiprah Budiman Sudjatmiko di Dunia Politik

Budiman merupakan aktivis yang sempat dipenjara belasan tahun di orde baru.

Baca Selengkapnya
Kiprah Perdana Anak Ganjar dan Putri Puan Maharani Terjun ke Politik di Pilpres 2024
Kiprah Perdana Anak Ganjar dan Putri Puan Maharani Terjun ke Politik di Pilpres 2024

Hasto mengatakan,Zinedine sudah akrab dengan kegiatan Ganjar, seperti ikut mendampingi sang ayah bertemu dengan pimpinan redaksi media beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya
Serikat Pekerja Sindir Kemenaker dan Pemda: Sibuk Berpolitik, Offside Tentang UMP 2024
Serikat Pekerja Sindir Kemenaker dan Pemda: Sibuk Berpolitik, Offside Tentang UMP 2024

Pemerintah belum menetapkan rumusan UMP 2024, sedangkan tahun 2023 segera berakhir.

Baca Selengkapnya