Menko Polhukam Djoko dicecar KPK soal dana operasional menteri

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto membeberkan pemeriksaannya sebagai saksi di KPK kemarin. Djoko mengaku ditanya 16 pertanyaan, termasuk soal dana operasional menteri.

"Oh iya beliau (penyidik) tanya. Apa yang dikelola oleh menteri lain. Jadi hanya sebatas itu," ujar Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/9).

Djoko menjelaskan bahwa dana operasional menteri sudah ada di APBN. "Dana operasional menteri itu ada. Jangan dianggap dana operasional menteri tidak ada. Itu ada di APBN. Itu dikelola staf saya. Jadi jangan keliru. Di saya ada dana itu dikelola oleh staf dan dicatat," ujarnya.

Menurut Djoko, dana operasional menteri itu untuk menunjang kinerja menteri. Yakni berupa pembiayaan kegiatan-kegiatan menteri.

"Ini saya harus sampaikan. Intinya itu untuk menunjang kinerja menteri. Berupa representasi, kemudian pelayanan, keamanan. Seperti saya kan ada ajudan, pengawal. Untuk kegiatan terkait kegiatan menteri," jelasnya.

Untuk kementeriannya sendiri, dana operasional menteri besaranya hampir Rp 150 juta per bulan. Djoko mengaku tidak tahu berapa besaran dana operasional menteri di Kementerian lain.

"Kalau Menko Rp 150 juta per bulan," pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Djoko juga menjelaskan pemanggilan dirinya atas keterangan Staf Khusus Presiden Daniel Sparringa yang diperiksa sebelumnya. Djoko juga ditanya terkait kesaksian Daniel atas dirinya oleh penyidik KPK.

"Pemeriksaan terkait konfirmasi terhadap keterangan Daniel Sparringa. Yang saya tahu saya sampaikan. Yang tidak saya tahu ya saya tidak tahu, hanya sebatas itu, terkait dengan itu," ujarnya.