Laporan LHKPN Maret 2018, Harta Menpora Imam Nahrawi Capai Rp22 M
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Muftahul Ulum sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Imam Nahrawi disinyalir menerima uang dengan nilai total Rp26,5 miliar.
Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id harta Imam Nahrawi mencapai Rp22 miliar. Imam melaporkan hartanya pada 31 Maret 2018.
Harta tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Imam tercatat memiliki 12 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sidoarjo, Bangkalan, Surabaya, Jakarta, dan Malang dengan total nilai mencapai Rp14.099.635.000.
Untuk harta bergerak, Imam tercatat memiliki empat kendaraan roda empat yang terdiri dari Minibus Hyundai, Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Innova, dan Toyota Alphard. Total nilai kendaraan milik Imam mencapai Rp1,7 miliar.
Imam juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp4.634.500.000 ditambah surat berharga senilai Rp463.765.853, serta kas dan setara kas senilai Rp1.742.655.240.
Imam tercatat tak memiliki utang. Sehingga total harta kekayaan Imam sebesar Rp22.640.556.093.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Imam Nahrawi tetap harus wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, setelah bebas bersyarat.
Baca SelengkapnyaIndonesia diwacanakan bakal mendapat kuota tambahan sebesar 20.000.
Baca SelengkapnyaImam Bukhari merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa membayar hutang puasa dapat dilakukan mulai dari bulan Syawal hingga Sya'ban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jemaah haji dengan latar belakang ini pun harus mendapatkan pelayanan khusus.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaMana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaImam Budi Hartono mengaku memiliki tugas berat pasca menerima SK tersebut karena harus memenangkan Pilkada Depok agar PKS bisa tetap memimpin.
Baca SelengkapnyaDewas KPK membeberkan sejumlah harta Firli Bahuri yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Baca SelengkapnyaMengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Baca Selengkapnya