Komisi IV DPR RI kunjungan spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu, dan sepakat program Food Estate Kementerian Pertanian (Kementan) harus dilanjutkan.
Adapun kawasan food estate yang ditinjau langsung rombongan DPR RI Komisi IV itu berada di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kalteng kali ini dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat dan diikuti oleh 17 orang anggota yang salah satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, yakni Bambang Purwanto.
ujar Djarot, Jumat (1/9/2023) malam langsung dari lokasi kunjungan.
merdeka.com
"Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung juga dari kepala daerah baik dari Gubernur KalTeng yg diwakili WaGub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani. Meski masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase, tetapi kami melihat program ini sangat layak dilanjutkan, dan kami tentu akan mengupayakan ada anggaran bantuan lagi dari pusat di tahun 2024 nanti," ungkap Djarot.
Dalam diskusi antara rombongan Dewan bersama petani, terungkap produksi di food estate Pulang Pisau terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sejak dimulai dengan hasil 2,5 ton per ha, meningkat menjadi 3,5 ton per ha dan hari ini syukur sudah bisa mencapai 5,5 ton per ha.
ujar Djarot.
"Sekarang harganya cukup bagus. Tadi kita tanya gambah kering panen itu Rp 7.000 berarti NTP-nya itu lebih dari 110. Ini bagus ya," pungkasnya.
Sementara, Bambang Purwanto berharap food estate ini menjadi salah satu solusi di Indonesia terkait merosotnya luasan lahan sawah khususnya di Jawa yang umumnya banyak terkonversi jadi perumahan dan untuk pabrik maupun fasilitas umum seperti jalan tol. Sehingga perlu lahan baru untuk pertanian diperluas di luar Jawa.
"Dan kebetulan di Kalimantan Tengah ada, kemudian ada petaninya dan semuanya siap. hanya saja mash terdapat hal2x yg harus dibenahi walaupun hasil sudah bagus masih ada kekurangan, ada kelemahan yaitu infrastruktur pengairannya belum semuanya terpasang dengan baik sehingga ini juga akan mengganggu," ujar Bambang.
Di sini Bambang mendapati informasi petani adanya kendala sumber air dari irigasi primer dan sekunder dimana hal ini merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Dia bersama Komisi IV siap untuk mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan hal ini.
"Secara umum program Food Estate ini sudah dalam on the track atau sudah bagus sehingga layak dilanjutkan. Hanya saja perlu dilakukan evaluasi kendala-kendala program program ini yang antara lain kami menyoroti terkait fasilitasi pengairan/irigasi/drainase yang harus juga segera dibenahi untuk bisa berproduksi maksimal seperri di Jawa,” kata Bambang.
Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Komisi IV dan Kementan ini. Dengan adanya kunjungan ini dirinya yakin petani semakin semangat untuk mengembangkan kawasan food estate ini.
"Sebagaimana kita ketahui dari keterangan masyarakat tadi, kelompok tani, Pak kadesnya juga, perkembangannya juga kan cukup baik jauh lah positif kalau dibandingkan sebelum hadirnya program Food Estate," ujar Edy Pratowo.
"Saat ini kita hanya meminta bantuan infrastruktur setelah produksi atau untuk hilirsasinya agar dibangun seperti halnya RMU Modern. Supaya hasil diproduksi di sini kemudian juga menghasilkan pemasarannya dan nilai tambah dengan baik," tambahnya.
Karena optimisme, meski pada tahun 2023 bantuan pusat untuk food estate dihentikan, pihaknya tetap menyiapkan anggaran untuk pengembangan food estate. Pasalnya, dari tahun ke tahun, program ini terbukti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Kemarin kan sempat anggaran pusat tidak ada di thn 2023 ini, sehingga diupayakan sama Pemda untuk dari Provinsi tetap menganggarkan tapi sifatnya kan pembinaan. Misalnya dalam penyediaan bibit kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kemarin kita memberikan bibit IR 42 dan PB 42 untuk padi," tuturnya.
pungkasnya.
Komisi IV DPR RI Sepakat Akan Lanjutkan program Food Estate
Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, program food estate itu telah berhenti.
Baca Selengkapnya
DPR akan melihat fungsi pangawasan kementerian terkait mengenai program lumbung pangan itu.
Baca Selengkapnya
Menurut Jubir Anies, seharusnya yang ditanam di Food Estate adalah beras, bukan singkong.
Baca Selengkapnya
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca Selengkapnya
Food estate, proyek strategis Presiden Jokowi ramai jadi perbincangan di ujung era Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Apabila jadi capres dan cawapres terpilih 2024, dia dan capres Anies Baswedan dipastikan bakal mengevaluasi program lumbung pangan tersebut.
Baca Selengkapnya
Mentan dampingi Jokowi tinjau Food Estate Keerom Papua
Baca Selengkapnya
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi