KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) milik Bulog yang ditempeli stiker pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.
"Sekali lagi kami di KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1).
Alexander mengatakan, konflik kepentingan sebagai akar dari persoalan korupsi meskipun terkadang pihak tertentu berdalih bantuan semata dan tidak mengambil keuntungan.
Menurut Alexander, keuntungan tidak hanya didapatkan dalam bentuk uang semata, terlebih dalam kontestasi pemilu. Di mana masing-masing pasangan capres dan cawapres saling berebutan suara dengan memikat hati masyarakat.
Sementara di satu sisi, Alexander mengatakan peruntukan bansos beras itu bersumber dari APBN yang semestinya tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.
"Para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon, masyarakat tertentu yang mungkin tidak memahami bagaimana mekanisme keuangan negara dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami kan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seorang dari pasangan yang bersangkutan," ujar Alexander.
Hanya saja, belum diketahui apakah ada dugaan korupsi di dalamnya.
Alexander lantas menekankan agar ke depan tidak ada lagi praktik serupa. Dia juga mengimbau kepada Bawaslu agar tetap mengawasi proses Pemilu.
"Kita berharap ya semua masyarakat Indonesia turut mengawasi pemilu presiden, pemilu legislatif, dan nanti juga disambung dengan pemilihan kepala daerah, bersama sama mengawasi supaya kita berharap mendapatkan presiden, kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama," tutup Alexander.
Bulog buka suara soal beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga ditempel stiker pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Manager Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya menyatakan, semua program yang ditugaskan kepada Bulog tidak terkait kegiatan politik.
"Semua program yang ditugaskan kepada BULOG tidak terkait dengan kegiatan politik," kata Tomi lewat pesan tertulis kepada wartawan, Kamis (25/1).
Tomi menerangkan, Bulog menjual beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut resmi Bulog. Namun, dia mengakui tidak bisa mengatur dan mengawasi apa yang dilakukan oleh pembeli akhir.
Konflik kepentingan sebagai akar dari persoalan korupsi meskipun terkadang pihak tertentu berdalih bantuan semata.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnya
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya
KPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya
Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca Selengkapnya
KPK bahkan sempat gagal untuk melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi