Komnas HAM Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Kesehatan Nasional Bukan Sipil
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah harus cermat dan teliti dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi Virus Corona atau Covid-19. Dalam kondisi ini, pemerintah diminta membuat kebijakan fokus melandaskan semua kebijakan pada kedaruratan kesehatan nasional bukan darurat sipil.
"Darurat kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam dan dibutuhkan kerja sama yang serius dengan pihak masyarakat itu sendiri, termasuk solidaritas dari sesama yang tidak kena dampak Covid-19," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, Senin (30/3).
Sementara itu, dia menambahkan, darurat sipil tujuannya tertib sipil. Di mana biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil.
"Dari perspektif tujuan saja berbeda jauh. Oleh karenanya dalam situasi Covid-19 yang terus meningkat, belum maksimalnya sarana prasarana yang digunakan memerangi Covid-19 ini harusnya darurat kesehatan," jelasnya.
Pendekatan utamanya adalah kesehatan sebagai salah satu cara kerjanya. Di mana berusaha membangun kesadaran masyarakat dan solidaritas bukan pada kerja penertiban.
"Misalkan mendorong keaktifan perangkat pemerintahan terkecil RT dan RW termasuk Puskesmas menjadi garda komunikasi terdepan. Bagaimana kalau ada masyarakat yang melanggar tujuan dan kepentingan kesehatan, akan ada denda dan kerja sosial," tegasnya.
"Tatakelolanya yang diperbaiki. Misalkan platfrom kebijakan yang utuh dan terpusat, karena karakter Covid-19 membutuhkan itu. Presiden yang langsung memimpin agar konsolidasi pusat dengan daerah lancar," pungkas Choirul.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca SelengkapnyaSemua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaMenurut Budi, syarat untuk mencapai generasi emas 2045 ialah harus sehat dan pintar.
Baca SelengkapnyaIsu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaMerdeka.com merangkum informasi tentang 7 doa orang tua yang masih hidup memohon kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan.
Baca Selengkapnya14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
Baca Selengkapnya