Koalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan surat somasi kedua terkait dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini kedua kalinya somasi dilayangkan lantaran tidak ada respons jelas pada somasi pertama pada tanggal 9 Februari lalu.

Somasi ini diwakili oleh Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra yang ia berikan melalui Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/3).

"Hari ini kita mewakili sejumlah masyarakat sipil, ada kurang lebih 48 orang, 48 organisasi dan juga 11 individu yang melayangkan somasi kedua, karena somasi pertama sudah kita layangkan dan juga sudah kita kirimkan kepada Sekretariat Negara tertanggal 9 Februari," kata Dimas di kompleks Sekretariat Negara.

Pertama, meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan nir-etika yang dilakukan selama proses Pemilu.

Kedua, menghentikan tindakan kesewenang-wenangan, menggunakan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mengakselerasikan kepentingan politik Presiden beserta keluarga dan kelompoknya.

Ketiga, memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh bawahannya yang terlibat dalam berbagai kecurangan dan ketidaknetralan seperti halnya Menteri, aparat TNI-Polri hingga ASN.

Keempat, meminta perangkat negara seperti halnya Bawaslu sebagai pengawas Pemilu untuk mengusut tuntas dan adil seluruh kecurangan yang terjadi sera disampaikan kepada publik.

Berikutnya, Rumah Kaca, Migrant CARE, Yayasan Cahaya Guru, SETARA Institute, Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika, Perhimpunan Pembela Masyarakat Ada Nusantara (PPMAN), Arus Pelangi, Federasi Pelajar Jakarta, Federasi Pelajar Bekasi, Forum Anomali, Jarum Demokrasi. The Institute for Ecosoc Right, Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, dan KontraS Aceh.

Dari sisi individu terdiri dari Suciwati, Linda Christanty, Wahyu Susilo, Lini Zurlia, Yati Andriyani, Usman Hamid, Khamid Istakhori, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Fatia Maulidivanti.